Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Rumah Sakit tanpa rasa empati kemanusiaan

Rumah Sakit tanpa rasa empati kemanusiaan

Jogjakarta-KoPi|Sebenarnya persoalan kesehatan dari dulu hanya berputar-putar pada satu masalah, yakni kualitas pelayanan. Di Indonesia saja yang mempunyai wilayah luas hanya memiliki empat rumah sakit bertaraf Internasional yakni RS Siloam Karawaci, RS Bintaro Tangerang, RS Sentosa Bandung, RS Eka Bandung.

Penafsirannya rumash sakit dan pelayanan kesehatan Indonesia nilainya sangat rendah. Menurut Manajer PKBI DIY, Kusumanari hal itu sangat memprihatinkan padahal kita punya banyak rumah sakit tetapi ternyata belum memenuhi standar.

“Biasanya kita terjebak pada akreditasi untuk menilai rumah sakit, atau pada istilahnya saja. Misal JIH itu singakatan dari Jogja International Hospital, namun internasionalnya hanya nama,, toh kalau sakit parah dirujuknya ke Sardjito, pemerintah harus serius menagani hal ini”, tutur Nari.

Nari menambahkan adanya empat rumah sakit yang bertaraf internasional. Ini posisi yang emergency kita membutuhkan peningkatan kualitas rumah sakit.

“Ya padahal di Jakarta saja (ada yang internasional) bisa malpraktek. Ada teman saya di rumah sakit A didiagnosis selama 12 hari tidak kenapa-kenapa, setelah dua hari dipindah tempat malah meninggal. Ya wajar kalau punya uang bisa ke luar negeri, orang di sini kita nggak punya yang bagus (rumah sakit)”.
Menurut Narni memang susah bagi masyarakat mendapat pelayanan yang baik jika kondisi rumah sakit seperti itu. Terlebih lagi kalau menyangkut soal orang miskin.

Bagi Narni kesulitan utama yang dialami orang miskin bukan lagi memandang kualitas suatu rumah sakit melainkan akses dan keterjangkauan biaya perawatan bagi mereka.
Hal senada juga disampaikan oleh Tri, dirinya mengalami kesulitan ketika mengurus BPJS mengaharuskan dirinya lari kesana-kemari.

“Kalau mereka yang bayar, perawatnya yang muter-muter, kalau kita yang BPJS kita yang muter-muter”.

Rumah sakit daerah diperlengkap

Kelemahan lain dari BPJS mensentralkan pengobatan ke rumah sakit propinsi. Agar tidak memusat di provinsi seharusnya daerah diperlengkap fasilitasnya.

“Kalau BPJS itu rujukan urutannya ngga langsung ke pusat misalnya kecamatan kraton, kalau nggak bisa ke RSUD Wirosaban baru ke Sarjito lah orang sakit sudah terkapar suruh rujuk-rujuk, belum lagi nanti antrinya di sana. Sedangkan kalau mau cepet pakai duit. Nah itu bagi mereka yang kaya mudah saja. Kalau orang miskin daripada rujuk-rujuk mending fasilitasnya di daerah diperlengkap”, kritik Narni.|Winda Efanur FS|

back to top