Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Respon kontruktif untuk KBS

Respon kontruktif untuk KBS
“ Manusia bertanggungjawab untuk menyelamatkan dan mengelola secara bijaksana warisan margasatwa dan habitatnya yang kini terancam oleh kombinasi faktor-faktor yang bertentangan”. ( Deklarasi Stockhlom 1972 )

Oleh: Rondius Solfaine, Drh, MP

 

Richard Shears, koresponden Daily Mail, situs berita Inggris membuat heboh dengan beritanya tentang keadaan Kebon Binatang Surabaya di akhir tahun 2013 (Tempo,29/12). Shears menyebut Kebon Binatang Surabaya sebagai terkejam di dunia (Zoo of Death). Sementara itu pula Walikota Surabaya Tri Rismaharini menanggapi pendapat itu dengan apologi bahwa KBS sudah mengalami peningkatan perbaikan ketimbang ketika dipegang pihak swasta beberapa tahun lalu. Rismaharini pun kemudian menuduh ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan stigma KBS.

Tanggapan Rismaharini boleh jadi adalah reaksi spontan sebagai penguasa politik di Surabaya. Namun respon itu menjadi terasa menjadi sekedar pembelaan diri terhadap fakta yang terjadi di Kebon Bintang Surabaya (KBS). Kekejaman yang digambarkan oleh Richard Shears sesungguhnya merupakan fakta yang harus dijadikan pertimbangan untuk –bukan saja meningkatkan kualitas perawatan, namun sekaligus membangun revolusi terhadap cara penanganan dan kesadaran masyarakat secara luas untuk terlibat dalam program konservasi hewan.

Isu konservsi lingkungan yang meliputi hewan di dalamnya telah berlangsung sejak perjanjian perlindungan ikan paus pada tahun 1597 (Birnie, Patricia W & Alan E Boyle. 1992. International Law and the Environment, Oxford University Press, New York, Hal  421 ). Kemudian hingga abad 20 telah terjadi berbagai konferensi yang hasilnya direkomedasikan ke PBB. Indonesia sendiri telah menerbitkan Undang-Undang perlindungan dan kesejahteraan hewan pada tahun 1967 yang direvisi pada tahun2009 (UU N No 18 2009 ) yang bertujuan untuk memberikan perlidungan khusus serta kesejahteraannya.

Berangkat dari situasi ini, pada dasarnya secara moral dan hukum pemerintah dan masyarakat punya kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan hewan yang berada dalam wilayah konservasi. Sebagai pihak pengelola KBS Pemkot Surabaya harus memiliki program khusus yang mampu digarap bareng bersama masyarakat sebagai bagian stakeholder. Pelibatan-pelibatan program yang mengandeng berbagai organisasi lingkungan dan universitas adalah sebuah kebijakan yang memberikan peluang perbaikan secara cepat.

Mengelola KBS dengan pola yang profit oriented semata adalah kesalahan secara teknis sekaligus moral. Penanganan KBS yang semata menggunakan penekatan profit berakibat pada pelemahan terhadap pemeliharaan dan perawatan hewan di di dalamnya. Kita melihat bukti bagaimana pengelola KBS lemah dalam memberikan perawatan terhadap hewan-hewan di dalamnya seperti yang ditunjukkan oleh Shears. Keuntungan KBS yang bisa jadi tidak banyak atau kemungkinan adanya pensyalagunaa anggaran berakibat pada lemahnya sumber daya manusia di dalamnya seperti tenaga kesehatan,kebersihan dan lainnya.

 

Relawan konservasi

Isu KBS sebagai zoo of death yang menyebar ke seluruh dunia, tentu tidak bisa hanya dijawab dengan apologi. Stigma ini harus dihapus dalam bayangan masyarakat dunia tentang Indonesia. Cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat secara luas, baik lembaga-lembaga swadaya pecinta lingkungan dan hewan serta akademi.

Dengan pelibatan secara luas, artinya Pemkot Surabaya bersedia untuk membuat kebijakan baru berkaitan dengan pola manajemen yang tidak semata ekonomis. Sebagai walikota yang berprinsip pada good governance –Tri Rismaharini merupakan sosok yang sangat ideal untuk mewujudkan perubahan yang signifikan berkaitan dengn kondisi KBS saat ini.

Program penggandengan ini tentu memberikan pula kesempatan bagi masyarakat luas untuk terlibat secara partisipatif sebagai relawan konservasi hewan di KBS. Mereka akan menjadi bagian terpenting dalam program pereawatan praktis maupun sebagai agen yang membangunkan kesadaran masyarakat.

Relawan konservasi merupakan sebuah jawaban –setidaknya dengan program ini anggaran KBS mampu ditekan dan mendapatkan keuntungan yang mampu memberikan kebaikan bagi tujuan perawtan dan kesejateraan hewan seperti amanat undang-undang. Dalam program yang partisipatif demikian juga akan memudahkan kontrol bagi pola manajemen yang berlangsung. Pada titik balik yang lain juga memberikan arah perbaikan pandangan positif internasional. Dan secara moral kita juga mewariskan pandangan yang kontruktif bagi generasi mendatang.***

 

-Mahasiswa S3 Kedokteran Unair dan anggota Asosiasi Patologi Veteriner Indonesia

back to top