Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Prediksi kekerasan pilpres 2014

foto: www.examiner.com foto: www.examiner.com

Pilpres 2014 sudah dalam hitungan hari. Akibatnya panggung politik nasional semakin dinamis oleh pergesekan-pergesekan para elite dan partai politik. Masyarakat sudah terpolar, antara polar Jokowi-JK melawan polar Prabowo-Hatta.

Layar perang urat syaraf memperlihatkan balas pantun kekerasan antara polar Jokowi dan Prabowo. Ejekan-ejekan politik murahan beredar luas dari kedua polar bersaing. Kampanye politik di media massa dan gerakan turun ke bawah dalam bentuk pembagian sembako murah atau makan gratis menjadi kimia sosial yang menstimulasi polarisasi di tingkat akar rumput.

Pada kondisi makin kuatnya polarisasi kelompok-kelompok sosial pada pilpres 2014 ini, bayangan kekerasan adalah hal buruk yang perlu diwaspadai. Kondisi yang tampaknya diacuhkan oleh seluruh kelompok-kelompok kepentingan politik.

Kalkulasi Rasional

Kekerasan adalah fakta sosial yang menjadi bagian integral dalam tata nilai dan norma masyarakat. Manusia yang terlahir dan dibesarkan oleh lingkungannya terus mempelajari kekerasan sebagai instrumen untuk mencapai sesuatu. Pada pengertian moral yang paling dasar, kekerasan adalah cara mempertahankan diri.

Masyarakat klasik melembagakan pengertian moral kekerasan melalui legenda-legenda yang ditransmisikan dari generasi ke generasi seperti kisah Hercules sampai Samson. Masyarakat post-industrial pun melembagakannya melalui film-film superhero dan drama-drama adu fisik yang aspek pelajaran kekerasannya mudah sekali diserap oleh anak manusia. Hal ini memberi pandangan kritis bahwa kekerasan bukan hanya sekedar naluri hewani namun moral yang dipelajari secara rasional.

James B. Rule dalam bukunya Theories of Civil Violence (1988) menyebut kekerasan tersebut sebagai produk kalkulasi rasional. Filosof klasik seperti Thomas Hobbes pun menggunakan istilah “manusia adalah srigala bagi srigala yang lain” bukan bermaksud menempatkan kekerasan sebagai produk irasionalitas manusia, atau kekerasan sebagai akibat ketidaksadaran dan naluriah semata.

Sebaliknya kekerasan adalah instrumen untuk meraih tujuan-tujuan hidup yang dikalkulasi untung ruginya. Hal ini menjelaskan bahwa kekerasan akan selalu muncul dalam berbagai dimensi persaingan meraih tujuan karena menjadi bagian integral rasionalitas manusia.

Pandangan tersebut, sebagaimana pendapat John Burton (1998), merekomendasi perlu dibangun dan diperkuatnya lembaga tata kelola konflik untuk mereduksi kekerasan.

Kekuasaan sebagai sumber daya adalah tujuan dari manusia yang juga bisa diraih melalui instrumen kekerasan. Artinya pilpres 2014 sebagai pelembagaan perebutan kekuasaan bukan tidak mungkin akan disarati oleh letupan-letupan kekerasan.

Beberapa kasus perebutan kekuasaan di tingkat lokal telah memberi landasan empirik perspektif ini. Tengok saja pilkada provinsi Maluku Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan. Namun jika dilihat kasus konflik pilkada gubernur di Jatim tahun 2013 lalu, kekerasan tidak muncul di sana. Apakah karena lembaga tata kelola konflik sudah cukup kuat di sana?

Pelembagaan Perdamaian

Lembaga tata kelola konflik memiliki tiga unsur kelembagaan yang saling berkaitan, yaitu lembaga tata keamanan, tata resolusi konflik, dan rekonsiliasi (Susan, 2010). Tata keamanan berkaitan dengan pencegahan kekerasan fisik melalui tekanan oleh aparat keamanan.

Resolusi konflik berkaitan dengan cara menyelesaikan konflik baik meja perundingan dan meja peradilan. Sedangkan lembaga rekonsiliasi terbangun di tingkat masyarakat akar rumput yang menetralisasi polarisasi kelompok menjadi kembali normal dan saling menerima.

Hal menonjol dari tata kelola konflik di pilkada Jatim adalah mobilisasi yang cukup cepat aparat keamanan ke pusat-pusat konsentrasi massa. Sehingga bentrokan antara massa yang telah saling berhadapan bisa dicegah.

Absennya gerakan kekerasan di tingkat akar rumput secara teoritis dipengaruhi oleh variabel elite politik yang selalu bersedia masuk dalam mekanisme resolusi konflik. Mereka tidak menjadikan kekerasan sebagai instrumen memenangkan konflik kekuasaan. Oleh karenanya massa akar rumput tidak digerakkan untuk tindakan kekerasan politik.

Ekspektasi pada absennya kekerasan dalam pilpres 2014 mesti ditopang oleh lembaga tata keamanan dan kesadaran perdamaian elite politik di dalamnya. Walaupun pada realitasnya pilpres 2014 diikuti oleh elite-elite politik yang telah terpolar dan pertaruhan kepentingan sangat besar. Sehingga tingkat kemungkinan adanya elite-elite politik yang menginstrumentasi kekerasan cukup tinggi.

Pada dimensi lembaga rekonsiliasi bisa dikatakan sebagian masyarakat Indonesia belum memilikinya. Secara umum hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya berbagai dimensi kekerasan yang melibatkan masyarakat akar bawah di berbagai konflik politik daerah. Upaya mengusir bayangan kekerasan dalam pilpres 2014 merupakan kerja berat. Perlu digaribawahi tata pengelolaan konflik harus kuat, baik lembaga resolusi konflik dan rekonsiliasi, dan tata keamanan.*

 

*Litbang KoPi

back to top