Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Praktik pemaksaan kurikulum 2013 di Bantul

Praktik pemaksaan kurikulum 2013 di Bantul

“Nah kita dipaksa to, Mbak, kepala dinas ngumpulin semua guru di Bantul suruh buat surat pernyataan Kurikulum 2013 tidak ada masalah, surat itu dikirim ke pusat, kalau tidak mau dapat sanksi”

Jogjakarta-KoPi| Pendidikan di Indonesia telah mengalami 11 kali perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum terjadi sejak tahun 1947-2015. Perubahan kurikulum tidak terlepas dari berubahnya kondisi politik di Indonesia.

Kondisi semacam ini mengindikasikan pergantian kurikulum hanya sebatas kontrak politik Menteri Pendidikan semata. Sehingga wajar pemerintah dengan tangan bayangan memperlihatkan arogansi melalui kewenagannya.

Arogansi berupa pemaksaan penerapan Kurikulum terjadi pada kurikulum terbaru, kurikulum 2013 (K-13). Pemerintah menggunakan wewenang pusat untuk mempermudah kebijakan kurikulum. Kasus ini terjadi di Kabupaten Bantul.

Salah satu guru dari SDN di Bantul, Yogyakarta menuturkan kepada KoranOpini.com, secara serempak pihak Dinas setempat mengumpulkan guru se-Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas meminta para guru untuk membuat surat pernyataan, yang menyatakan penerapan K-13 tidak bermasalah.

“Nah kita dipaksa to, Mbak, kepala dinas ngumpulin semua guru di Bantul suruh buat surat pernyataan Kurikulum 2013 tidak ada masalah, surat itu dikirim ke pusat, kalau tidak mau dapat sanksi,” tuturnya saat ditemui pada 18 Desember 2015.

Secara terpisah aktivis pendidikan Eko Prasetyo menegaskan penerapan kurikulum yang sarat dengan manuver-manuver politik akan mengabaikan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Untuk menghindari permainan kurikulum menjadi alat politik, justru Eko mengusulkan agar kurikulum menjadi wewenang internal sekolah.

“Kurikulum ini berganti karena project, adanya manuver politik lebih dominan dari pada kebutuhan siswa, mestinya yang desain kurikulum guru, Dinas (Dinas Pendidikan) yang mengesahkan saja,” jelas Eko saat ditemui di Kantor SMI tanggal 21 Desember 2015.

Selama ini birokrasi pendidikan menempatkan Dinas Pendidikan sebagai penerusan dari pemerintah pusat. Peran ini justru menjadi disfungsi dinas menjadi basis operasional pemerintah ke sekolah.

“Fungsi dinas tidak penting (desain kurikulum), yang tahu murid kan guru,” ujar Eko.

Eko mencontohkan beberapa kasus bentuk aplikasi kurikulum 2013 yang tidak relevan dengan penalaran siswanya, karena selama ini penerapan kurikulum selalu dipaksakan kepada sekolah.

“Masa kelas empat ditanya masa jabatan Bupati berapa tahun, ini lucu sekali, masa ngerti kelas empat SD. Ini gak benar, belum waktunya dan menjadi beban,” imbuh Eko. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top