Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Prahara Kebun Binatang Surabaya

Prahara Kebun Binatang Surabaya

Oleh: Abdul Kodir, Yogi Ishabib dan Pratitis Hamalia*

Berikut adalah laporan hasil penelitian kerjasama antara KoranOpini.com dan “Sociology Centre” Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (UNAIR) tentang prahara KBS (Kebun Binatan Surabaya).

Prahara KBS telah menjadi sorotan publik nasional dan internasional mengikuti pengelolaan sangat buruk kebun binatang sehingga menyebabkan binatang-binatang di dalamnya mati. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang Tri Risma walikota Surabaya secara khusus dalam kaitan prahara tersebut.

Laporan penelitian ini mendedah peta konflik yang meliputi aktor, isu dan dinamika konflik diantara berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap KBS. Baik kepentingan mempertahankannya, kepentingan menggusurnya, atau kepentingan penguasaan pengelolaan. Sebelumnya berikut adalah table kronologi prahara KBS.

TAHUN    KONFLIK       

1981-2001    KBS dikuasai oleh Ketua Pengurus Pleno bernama H. Moh Said dengan Ketua Pengurus Harian Stany Soebakir.

1997    Mulai terjadi konflik sehingga Stany Soebakir mengundurkan diri.

2001    Pada 21 Juli 2001, H. Moh Said mengambil alih dan rangkap jabatan antara Ketua Pengurus Pleno dan Pengurus Harian

2001-2003    H Kamilo Kalim dan Dr. drh I Komang, mengambil alih kepengurusan dimana Kamilo Kalim lantas menjadi Ketua Pengurus Pleno dan I Komang menjabat Ketua Pengurus Harian. Kedua orang ini lantas berurusan dengan hukum sehingga perselisihan antar pengurus semakin memuncak.

2001    Moh Said kembali mengambil alih dan menyerahkan aset tanah KBS ke Pemerintah Kota Surabaya yang lantas pada tahun itu juga Pemkot berhasil mensertifikatkan seluruh tanah KBS atas nama Pemkot.

2003-2006    Stany Soebakir kembali mengambil alih kepengurusan melalui rapat umum anggota luar biasa pada Februari 2003. Saat itu lantas dibentuklah perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (TFSS) yang diketuai oleh Stany Soebakir.

2006    Melalui rapat umum anggota, Stany Soebakir resmi menjabat Ketua Perkumpulan TFSS dengan masa jabatan hingga 2011.

2009    Rapat umum anggota yang digelar pada 25 April 2009 menolak laporan pertanggung jawaban tahunan yang lantas membentuklah komisi verifikasi yang beranggotakan 9 orang.

2009    Komisi verifikasi pada 18 juli 2009 mengadakan rapat umum anggota luar biasa dan mengambil alih kepengurusan serta menunjuk Prof Dr Basuki Rekso Wibowo sebagai Ketua TFSS.

2010    Stany Soebakir pada 15 Februari 2010 kembali mengambil alih dan mengangkat Sadewo sebagai Ketua Dewan Pembina serta Soejatmiko sebagai Ketua Pengurus.

2010    Berlarutnya konflik di internal KBS menjadikan pemerintah pada 22 Februari 2010 mengambil alih dengan membentuk Tim Manajemen Sementara. Penunjukan dilakukan sesuai perintah tugas Dirjen PHKA yang diperkuat dengan SK Dirjen PHKA pada 28 April 2010.

2010    Pada 20 Agustus 2010, Menteri Kehutanan resmi membentuk Tim Pengelola Sementara tahap pertama dan diketuai oleh Hadi Prasetyo asisten II Sekdaprov Jatim. Saat ini, TPS tahap ke-dua diketuai oleh Tony Sumampouw.

2013    Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya berkirim surat ke Presiden dengan tembusan Kementerian Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta izin mengelola KBS. Jika izin tak segera turun, Pemkot pada 1 Juli mengancam mengambil paksa lahan KBS.     

 

Aktor dan Isu

Prahara KBS melibatkan empat aktor utama yang terlihat di permukaan yaitu UNAIR, Pemerintah Kota, Tim Pengelola Sementara (bentukan Menteri Kehutanan), dan pihak Taman Flora dan Satwa Surabaya (TFSS) yang diketuai oleh Stany Soebakir.

Prahara konflik KBS mengalami eskalasi ketika Stany mengambil alih kekuasaan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang awalnya dipimpin oleh Komang (representasi kelompok dari UNAIR). Segera setelah Stany berhasil mengambil alih kekuasaan Kebun Binatang Surabaya, Stany membentuk TFSS pada kisaran tahun 2003 hingga 2006.

Pihak UNAIR berusaha mengambil alih kembali kekuasaan pengelolaan KBS dengan memasukkan wakilnya yang bernama Basuki Rekso. Ketua TFSS berhasil diambilalih Basuki Rekso pada tahun 2009. Pada tahun berikutnya, Stany mengambil alih kembali kekuasaan pengelolaan KBS dengan kembali menjadi ketua TFSS. Pada tahun yang sama, tahun 2010, Menteri Kehutanan kemudian mengambil alih kekuasaan Kebun Binatang Surabaya dengan membentuk Tim Pengelola Sementara (TPS) dengan ketua pertamanya adalah Hadi Prasetyo. Tony Sumampouw kemudian berhasil menjadi ketua TPS menggantikan Hadi Prasetyo.

Sebagai ketua TPS, Tony memegang kekuasaan pengelolaan KBS. Kelompok Stany melalui TFSS berusaha mendelegitimasi TPS. Klaim itu berisi antara lain banyaknya hewan yang tidak terurus dan mati di bawah kepemimpinan Tony melalui TPS. Tony melalui TPS juga ditengarai telah melakukan transaksi hewan yang ada di KBS. Transaksi tersebut dalam bentuk penukaran hewan dengan barang lain, seperti mobil. Berdasar isu tersebut, Stany menggugat Tony sebagai ketua TPS. Dari gugatan tersebut, pihak Stany berhasil mengambil alih kembali kepengurusan di Kebun Binatang Surabaya melalui TFSS.

Setelah TFSS berhasil mengambil alih kembali kepengurusan KBS, kasus banyaknya hewan mati juga tidak dapat dihentikan. Puncaknya adalah ketika singa yang bernama Michael mati dengan kondisi yang janggal, yaitu dengan kondisi tergantung pada awal Januari 2014. Dengan matinya Michael, kasus konflik kembali mencuat ke permukaan. 

 

Gugatan Pemkot 

Pihak Pemerintah Kota melalui Walikota Tri Risma menggugat pihak TFSS. Walikota Surabaya mengirimkan petisi kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat membalas petisi tersebut dengan rencana kepengurusan KBS akan diberikan kepada pihak Pemerintah Kota. Kondisi tersebut mengakibatkan pihak Stany melalui TFSS sebagai pemegang kepengurusan Kebun Binatang Surabaya meradang.

Setelah mendapatkan rencana legitimasi kepengurusan KBS, pihak pemerintah kota Surabaya bekerjasama dengan UNAIR. Pemerintah Kota menunjuk pihak UNAIR – khususnya Fakultas Kedokteran Hewan – sebagai tim dokter dalam kasus Kebun Binatang Surabaya.

Situasi konflik KBS saat ini masih berada pada transisi menuju pada pemecahan masalah atau kembali tenggelam pada prahara. Isu-isu yang beredar bahwa ada kesengajaan melemahkan pengelolaan KBS agar bisa digusur demi kepentingan bisnis properti beredar luas. Walaupun masih berupa isu, seluruh pihak berkepentingan, terutama pemerintah kota Surabaya harus berhati-hati dan segera menciptakan langkah-langkah transformatif.

Sosiolog konflik Universitas Airlangga, Novri Susan, menyatakan bahwa konflik KBS harus dicarikan pemecahan masalah berbasis pada kepentingan umum. “Jika mempertahankan KBS dan meningkatkan kualitas pengelolaannya merupakan representasi kepentingan umum masyarakat Surabaya, maka itu harus direalisasikan”, jelas pakar pengelolaan konflik UNAIR ini. Selain itu pemerintah kota harus menemukan formulasi yang tepat dan didukung oleh suara publik Surabaya lanjutnya.

 

*Litbang KoranOpini.com

More in this category:
back to top