Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Duh, galaknya rumah sakit sama pasien

Duh, galaknya rumah sakit sama pasien
KoPi | Kurang optimalnya pelayanan di rumah sakit milik pemerintah sempat membuat Gubernur Jawa Timur murka. Pada tahun 2014, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur pernah menegur empat rumah sakit milik pemerintah yang ada di Jawa Timur. Rumah sakit tersebut antara lain RSU dr Soedono Madiun, RSUD dr Saiful Anwar Malang, RS Menur Surabaya, dan RS Haji Surabaya.
 

Karwo menyebutkan keempat rumah sakit tersebut mengalami penurunan dalam kualitas pelayanan. Padahal, beberapa RS tersebut sempat menjadi unggulan, seperti RSU dr Soedono Madiun.

Tidak hanya gubernur, pada 2014 anggota dewan kota Surabaya juga menilai pelayanan RS milik Pemerintah Kota juga tidak optimal. Mereka menilai kualitas pelayanan RS seperti RSUD dr. Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada hanya 50%. Pelayanan itu tidak hanya dari sisi keramahan pegawai, tetapi juga ketersediaan alat medis.

Menurut DPRD Kota Surabaya, banyak masyarakat yang tidak berani memprotes pelayanan buruk yang mereka terima karena kebanyakan mereka menggunakan kartu BPJS. Seringkali pasien pengguna BPJS hanya diam saja apabila mendapat perlakuan kasar pegawai rumah sakit.

Perlakuan kasar tersebut diamini oleh salah seorang netizen asal Surabaya. Meski tidak menjadi korban perlakuan kasar, Ananda, seorang ibu asal Surabaya menyaksikan pihak RS memperlakukan seorang pasien secara diskriminatif karena latar belakang kesukuannya.

Hal tersebut diungkapkan Ananda lewat sebuah forum di dunia maya. Ananda menceritakan ketika ia menjalani proses melahirkan lewat operasi caesar bebarengan dengan seorang pasien asal Madura. Menurutnya, perawat memperlakukan pasien tersebut dengan kasar dan dengan kata-kata pedas bernada tinggi. 

 

back to top