Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri
Surabaya – KoPi | Ahli hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan konflik KPK-Polri bukanlah konflik antar lembaga. Lembaga menurutnya adalah entitas yang abstrak. Kemelut dan konflik yang terjadi adalah karena ada individu-individu yang memiliki jabatan dalam lembaga tersebut. Mereka mengesankan lembaga ikut tergerak dalam kemelut antar individu tersebut.
 

“Bila ada individu, baik di Polri maupun di KPK yang menggerakkan mesin organisasi dan gerakan tersebut mengesankan gesekan, maka publik menilai hal itu sebagai benturan antar lembaga,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Konsolidasi dan Prospek Penegakan Hukum Pasca Konflik Kelembagaan di Universitas Surabaya (26/3).

Hikmahanto mengatakan, penegakan hukum merupakan komponen terpenting dalam keberadaan hukum. Namun sering kali penegakan hukum dilakukan bukan untuk tujuan hukum. Hal itu menyebabkan munculnya istilah kriminalisasi.

“Kriminalisasi muncul karena yang dicari adalah kesalahan, bukan kejahatan. Yang dicari dalam penegakan hukum adalah keuntungan pribadi, dendam, tujuan politik, dan lain-lain,” ungkap Hikmahanto.

Hikmahanto menyimpulkan, konflik KPK-Polri ini membuktikan penegakan hukum dan HAM bukan sesuatu yang kaku, saklek, dan ditentukan oleh standar baku. Makanya reaksi masyarakat serta merta muncul ketika penegakan hukum dan pemenuhan muncul di media. Presiden, dalam hal ini Jokowi, menjadi korban karena kegagalannya dalam memperhatikan reaksi masyarakat.

“Masyarakat itu memiliki logika sendiri. Bila tidak diperhatikan, justru akan menggerus kepercayaan masyarakat pada pemegang kebijakan,” pungkasnya.

back to top