Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Tidak ada kepastian hukum, Kehakiman harus diaudit

Tidak ada kepastian hukum, Kehakiman harus diaudit

Yogya – KoPi, Terjadinya proliferasi (perluasan) kekuasaan kehakiman di tanah air pasca reformasi, merupakan tuntutan riil bangsa untuk memperbaiki penegakan hukum. Sehingga praktik ketatanegaraan dapat berjalan lebih baik, sesuai dengan prinsip good governance serta check and balance.

Pasca reformasi, memang, desakan dari masyarakat semakin menguat untuk mengembalikan fungsi hakiki kekuasaan kehakiman demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang demokratis. Meski proliferasi ini dinilai positif bagi kelangsungan kehidupan ketatanegaraan RI, namun sikap kritis dari warga negara juga diperlukan dengan pertimbangan aspek manajemen modern dan isu efisiensi.

Sebagaimana dikatakan Dr Siti Fatimah, SH, M.Hum, proliferasi diartikan sebagai perluasan atau pemekaran kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Agung (MA) bukan lagi satu-satunya lembaga penegak hukum. Saat ini, Indonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga lahir sebagai organ tambahan (auxiliary organ) pelaku kekuasaan kehakiman.

Proliferasi terjadi karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu, ruang lingkup kewenangan MA sangat luas sehingga menyebabkan penumpukan perkara. “Ini berimplikasi pada penyelesaian perkara yang memakan waktu sangat lama,” papar Siti Fatimah.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini, model kekuasaan kehakiman yang ideal untuk Indonesia ke depan adalah sebagaimana telah dikemukakan oleh Raine, yaitu modernisasi peradilan dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Manajemen modern yang dimaksud adalah seperti yang dilakukan Inggris pada era Perdana Menteri Tony Blair.

Tony Blair mengenalkan tujuh prinsip ABCDEFG, yaitu Doing it (the justice) All together, Better, Cost effectifely, Democratically, Efficiently, Faster, doing it for Government. Ia juga menambahkan satu prinsip lagi, yaitu P, yang artinya doing it for People, atau melakukan perbaikan kekuasaan kehakiman demi tegaknya keadilan dan kesejahterakan untuk semua rakyat.

Siti Fatimah merekomendasikan untuk dilakukannya audit menajemen yang menyeluruh terhadap efektifitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Audit ini meliputi segala aspek manajemen lembaga kekuasaan kehakiman mulai dari struktur organisasinya, tata kelolanya, perencanaannya, sistem operasinya, manajemen sumber daya manusianya, rekrutmennya, cara kerjanya, dan aspek-aspek lainnya.

Menurut doktor ke-41 yang diluluskan program pasca sarjana FH UII Yogyakarta itu, kekuasaan kehakiman yang baik dan dikelola oleh orang yang tepat akan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Reporter: Affan Safani Adham

back to top