Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pukat FH UGM: Gelagat penegak hukum menghambat pemberatasan korupsi

Pukat FH UGM: Gelagat penegak hukum menghambat pemberatasan korupsi

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menggelar konfrensi pers “Outlook Pemberantasan Korupsi tahun 2017” bertempat di Kantor Pukat FH UGM, Senin (16/1). Pukat melihat adanya permasalahan yang akan terjadi pada pemberantasan korupsi dalam tubuh aparat penegak hukum di tahun 2017.

Bercemin pada tahun 2016, Pukat menilai permasalahan pemberantasan korupsi terhambat karena penolakan pemeriksaan oleh aparat. Beberapa kasus penolakan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Perseteruan yang panas antara KPK dan kepolisian pada tahun 2015 merupakan penyebab terhambatnya pemeriksaan korupsi pada kepolisian di tahun 2016.

“Penolakan ini menjadi sinyal yang buruk, ketika polisi secara jelas menghambat penyidikan kasus korupsi,” jelas Fariz Fachriyan, peneliti Pukat.

Pukat juga melihat setidaknya ada dua kasus pada penolakan pemeriksaan korupsi, pertama adalah penolakan pemeriksaan 8 anggota perwira Polri oleh KPK, terkait kasus Bupati Banyuasin karena merasa pemeriksaan internal sudah dilakukan.

Kedua terkait kasus pemeriksaan 4 ajudan Nurhadi, sikap melawan ditunjukkan karena 4 ajudan tersebut tidak menghadiri pemanggilan KPK, sehingga KPK dan kepolisian membuat kesepakatan agar pemeriksaan dilakukan di Poso.

“KPK harus datang ke Poso untuk melakukan pemeriksaan karena 4 ajudan tersebut tidak menghadiri pemeriksaan di KPK dengan alasan menjalankan tugas di Poso,” jelas Fariz Fachriyan.

Di sisi lain, Fariz Fachriyan juga menyampaikan permasalahan penolakan pemeriksaan akan semakin memburuk dengan keluarnya surat edaran polisi Nomor KS/BP-211/XII/2016/DIVPROPAM.

Isi surat ini menjelaskan bahwa pemanggilan anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memeriksa lingkungan Markas Komando Polri (Mako Polri) harus se izin Kapolri.

“Tentu hal ini sangat disayangkan karena upaya pembersihan korupsi dalam hukum itu banyak dilakukan di kepolisian dan kejaksaan, ” papar peneliti muda ini.

Pukat menilai kasus penolakan pemeriksaan akan berdampak buruk di dalam diri penegak hukum, yang tentunya akan menghambat pemberantasan kasus korupsi di tahun 2017. |Syidiq Syaiful Ardli| Frenda Yentin|

back to top