Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas Featured

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas

Jogjakarta-KoPi| Menangnya warga Temon, Kulonprogo melawan Pemprov DIY di PTUN Yogyakarta dua pekan lalu (25/6), sesungguhnya membuktikan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DIY memaksakan kehendak hanya demi proyek, bukan untuk rakyat. Demikian salah satu warga berpendapat.

“Mereka tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat bila nanti terjadi bencana,” katanya.

Salah satu pertimbangan majelis hakim, Indah Tri Haryanti mengenai Pasal 51 G Peraturan Daerah  No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029. Perda tersebut menjelaskan penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Perda No 2 Tahun 2010 menjadi peringatan bagi Pemda bahwa kawasan Temon, Kulonprogo berpotensi tsunami. Lantas pembangunan baru dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

Sementara kajian terhadap lingkungan hidup wilayah pesisir Temon juga tidak mempunyai kajian yang jelas. Hingga kini pihak pemda belum mempublikasikan terkait AMDAL pembangunan bandara baru.

“Soal Amdal sampai hari ini juga tidak jelas apakah pembangunan Bandara ada atau belum. Di dalam pasal 6  ayat 6 PP No 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, disebutkan juga seharusnya ada analisa mengenai dampak lingkungan,” komentar penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah.

Rizky menyanyangkan dalam persidangan pun dokumen mengenai AMDAL tidak ada. Absennya dokumen vital kajian AMDAL mengarahkan proyek besar sekelas bandara tidak memiliki keseriusan.

“Saat dipersidangan dokumen itu juga tidak ada, seharusnya proyek sekelas bandara yang punya dampak besar apalagi harus menggusur punya kajian yang dalam. Kalau tidak ada AMDAL ini kan seperti main-main dengan nasib orang, sangat mengerikan kalau AMDAL baru ada setelah digusur, kalau punya niat baik seharusnya AMDAL juga jadi basis untuk menjawab segala persoalan mengenai bandara selama ini,” jelas Rizky Fatahillah.

back to top