Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas Featured

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas

Jogjakarta-KoPi| Menangnya warga Temon, Kulonprogo melawan Pemprov DIY di PTUN Yogyakarta dua pekan lalu (25/6), sesungguhnya membuktikan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DIY memaksakan kehendak hanya demi proyek, bukan untuk rakyat. Demikian salah satu warga berpendapat.

“Mereka tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat bila nanti terjadi bencana,” katanya.

Salah satu pertimbangan majelis hakim, Indah Tri Haryanti mengenai Pasal 51 G Peraturan Daerah  No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029. Perda tersebut menjelaskan penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Perda No 2 Tahun 2010 menjadi peringatan bagi Pemda bahwa kawasan Temon, Kulonprogo berpotensi tsunami. Lantas pembangunan baru dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

Sementara kajian terhadap lingkungan hidup wilayah pesisir Temon juga tidak mempunyai kajian yang jelas. Hingga kini pihak pemda belum mempublikasikan terkait AMDAL pembangunan bandara baru.

“Soal Amdal sampai hari ini juga tidak jelas apakah pembangunan Bandara ada atau belum. Di dalam pasal 6  ayat 6 PP No 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, disebutkan juga seharusnya ada analisa mengenai dampak lingkungan,” komentar penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah.

Rizky menyanyangkan dalam persidangan pun dokumen mengenai AMDAL tidak ada. Absennya dokumen vital kajian AMDAL mengarahkan proyek besar sekelas bandara tidak memiliki keseriusan.

“Saat dipersidangan dokumen itu juga tidak ada, seharusnya proyek sekelas bandara yang punya dampak besar apalagi harus menggusur punya kajian yang dalam. Kalau tidak ada AMDAL ini kan seperti main-main dengan nasib orang, sangat mengerikan kalau AMDAL baru ada setelah digusur, kalau punya niat baik seharusnya AMDAL juga jadi basis untuk menjawab segala persoalan mengenai bandara selama ini,” jelas Rizky Fatahillah.

back to top