Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

PKBI desak pemerintah membuat regulasi aborsi

PKBI desak pemerintah membuat regulasi aborsi

Jogjakarta-KoPi| Direktur Eksekutif PKBI, Chatarina Wahyurini mendesak pemerintah membuat regulasi yang mendukung aborsi aman. Menurut Chatarina aborsi aman dapat menekan tinggginya angka kematian ibu dan anak.


Pasalnya berdasarkan data WHO pada tahun 2007 tercatat sebanyak 14% Angka Kemtian Ibu (AKI) dampak dari aborsi tidak aman. Sedangkan Gulardi Wingjosastro (2001) menyebutkan dampak aborsi tidak aman terhadap AKI bisa mencapai 11-50%.

Fenomena ini terjadi karena pemerintah tidak membuka secara eksplisit kasus aborsi.
Meski mengaku tidak mendukung praktek aborsi secara terang-terangan, namun Chatarina berdalih adanya regulasi mengenai aborsi menjadi jawaban bagi perempuan. Kebijakan ini untuk perlindungan kepada perempuan dari resiko reproduksi.

Selama ini regulasi yang ada melarang praktek aborsi seperi KUHP pasal 299, 341, 342,343, 346-349, fatwa MUI 2005 dan UU No.36 tahun 2009. Sifat pelarangan tersebut akan gugur dengan kondisi darurat medis.

Sementara Chatarina menambahkan praktek aborsi yang difasilitasi oleh PKBI tidak melanggar regulasi secara umum. Pasalnya PKBI hanya menerima pasien yang tengah hamil maksimal 10 minggu.

“Tidak semua yang datang ke kita, kita terima kalau sudah besar ya tidak, maksimal usia kejamilan 10 minggu. Dalam agama pun masih dalam bentuk darah, “ papar Chatarina saat konfeensi pers di Novotel pada Jumat tanggal 4 Desember 2015.

PKBI memfasilitasi aborsi atau Kehamilan Tidak Diinginkan bagi perempuan yang tidak menginginkan kelahiran anaknya.Sebelum memutuskan aborsi, PKBI memberikan nasehat mengenai dampak baik dan buruk dari aborsi. Jalan aborsi ditempuh setelah upaya pendekatan gagal.

Fasilitas klinik PKBI tersebar di 12 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan Semarang. |Winda Efanur FS|

back to top