Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Jogja-KoPi| Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBHY) mendesak agar pemerintah melakukan upaya melindungi buruh dengan memberikan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan. Hal ini disampaikan dalam siaran perss-nya di Kantor LBH Yogyakata, Senin (9/11) setelah kejadian buruk yang menimpa Feri Ferdianto, buruh proyek PT Sarana Bangun Perkasa yang tengah menggarap Hartono Mall.

Feri, buruh asal Purwodadi, mengalami kecelakaan kerja saat tengah lembur pada 5 Agustus 2015 lalu. Akibat terjatuh dari lantai 5 ke lantai 3 tersebut Feri mengalami cidera fatal dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dengan biaya Rp. 53.000.000;

Menurut pihak LBH, biaya itu terlalu tinggi bagi Feri dan keluarganya yang berpengahsilan sangat sederhana. Sementara itu pihak perusahaan tidak menyertakan Feri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Seharusnya perusahaan mendaftarkan dan menarik iuran maka beban itu tidak perlu ditanggung oleh keluarganya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat (1) pihak perusahaan bertanggung jawab secara penuh, terhadap hak pekerja seperti yang di alami Feri setara dengan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS. Di sini, tampak bahwa peran negara dalam hal ini Dinas Ketanagakerjaan dan Transmingrasi, sampai hari ini masih gagal dalam melindungi buruh,” demikian pendapat LBH Yogyakarta. |Adhib

back to top