Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Jogja-KoPi| Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBHY) mendesak agar pemerintah melakukan upaya melindungi buruh dengan memberikan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan. Hal ini disampaikan dalam siaran perss-nya di Kantor LBH Yogyakata, Senin (9/11) setelah kejadian buruk yang menimpa Feri Ferdianto, buruh proyek PT Sarana Bangun Perkasa yang tengah menggarap Hartono Mall.

Feri, buruh asal Purwodadi, mengalami kecelakaan kerja saat tengah lembur pada 5 Agustus 2015 lalu. Akibat terjatuh dari lantai 5 ke lantai 3 tersebut Feri mengalami cidera fatal dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dengan biaya Rp. 53.000.000;

Menurut pihak LBH, biaya itu terlalu tinggi bagi Feri dan keluarganya yang berpengahsilan sangat sederhana. Sementara itu pihak perusahaan tidak menyertakan Feri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Seharusnya perusahaan mendaftarkan dan menarik iuran maka beban itu tidak perlu ditanggung oleh keluarganya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat (1) pihak perusahaan bertanggung jawab secara penuh, terhadap hak pekerja seperti yang di alami Feri setara dengan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS. Di sini, tampak bahwa peran negara dalam hal ini Dinas Ketanagakerjaan dan Transmingrasi, sampai hari ini masih gagal dalam melindungi buruh,” demikian pendapat LBH Yogyakarta. |Adhib

back to top