Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pemprov DIY harusnya tidak bisa bangun bandara baru

Pemprov DIY harusnya tidak bisa bangun bandara baru

Jogjakarta-KoPi| Meskipun Majelis Hakim di PTUN DIY memenangkan gugatan warga Temon, Kulonprogo yang tergabung Wahana Tri Tunggal (WTT), pihak Pemprov DIY berniat akan terus membangun bandara baru dan itu mereka berupaya mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Namun, bila ternyata banding mereka kalah lagi di MA, Pemprov DIY sepertinya telah menyiapkan rencana alternatif. Pembangunan bandara baru, mungkin akan dialihkan ke tempat lain seperti wilayah di Gunung Kidul.
Tim Percepatan Pembangunan bandara baru, Haryadi menegaskan pembangunan bandara tetap berjalan dengan wilayah baru selain di Temon, Kulonprogo, jika harus kalah lagi di Mahkamah Agung.

“Bila keputusan MA nantinya sama dengan PTUN DIY, maka harus mencari lokasi lain yang memenuhi syarat untuk pembangunan bandara. Untuk penetapan lokasinya, nanti akan dilakuakan fisibility studi (FS) atau studi kelayakan,” tulis Haryadi melalui pesan singkat.

Sementara pendapat berbeda disampaikan oleh penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah. Rizky menjelaskan pemerintah DIY tidak bisa membangun bandara baru. Pasalnya tidak ada peraturan yang mengamanatkan pembangunan bandara baru di wilayah DIY.

“Prinsipnya sekali lagi, peraturan nasional sampai perundangan RTRW propinsi dan kabupaten itu semua sejalan. Menurut  perundangan adanya pengembangan bandara  Adisucipto dan Adisumarmo. Kalau bandara dipindah di Bantul atau Gunung Kidul bakal sama hasilnya dengan kasus yang di Kulonprogo, karena acuannya tata ruang,” papar Rizky melalui telepon.

Rizky menambahkan sejak awal tahapan perencanaan bandara menyalahi aturan. Sehingga PT. Angkasa Pura 1 tidak bisa melanjutkan proses sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat.

“Dulu waktu proses pengadaan tanah harusnya proyek pembangunan bandara oleh PT Aangkasa Pura 1 sudah habis. Sebelum ada yang namanya sosialisasi dan konsultasi publik tentang pemeriksaan wilayah layak atau tidak itu diproses paling awal,” kata Rizky.

Sementara anggota DPRD DIY, Anwar Hamid mengatakan pemerintah bebas membangun bandara di manapun tempatnya asalkan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Di manapun itu monggo, tapi prosedurnya sesuai regulasi, dengan tidak terbentur RTRW yang jadi landasan hukumnya,” papar Anwar.

back to top