Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Jogjakarta-KoPi| Akar kekisruhan pembangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo, terletak di perbedaan tafsir Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029.

Perbedaan tafsir tejadi pada pasal 21, 22, dan 23. Pemerintah provinsi DIY menafsirkan pengembangan bandara bisa diartikan dengan pembagunan bandara baru. Sementara pihak Wahana Tri Tunggal memandang pengembangan bandara berbeda dengan pembangunan bandara baru.

Alasan tafsir inilah yang kemudian menjadi dasar Tim Percepatan Pembangunan bandara melakukan tahapan proses pambangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo.

Namun, penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah mengatakan pembangunan bandara baru bukan sekadar perbedaan tafsir melainkan tentang pelanggaran Perda Provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 tersebut.

“SK Gubernur DIY tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara bertentangan tidak hanya perda tersebut (Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010) tetapi juga Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional, Peraturan Presiden No 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali,” papar Rizky.
Dalam hal ini, Guru Besar UGM, Prof. Nurhasan Ismail, Mewakili Pemrov DIY, berpendapat beda. Menurutnya peraturan RTRW menjelaskan lingkup perencanaan nasional secara umum.

“RTRW nasional itu lingkup Indonesia tidak akan ditemui ( rencana pembangunan bandara). Nasional itu sifatnya umum, belum masuk rencana detail,” tegas Prof. Nurhasan selaku saksi fakta Pemprov DIY.

Prof. Nurhasan juga memaparkan program pembangunan bandara baru wewenang kabupaten, selama ada peraturan RTRW daerah itu sudah melegitimasi pembangunan bandara baru.

“Kalau sudah cocok di kabupaten ya sudah, karena ini kan dilaksanakan di kabupaten. Itu program nasional iya, tapi itu RTRW daerah yang penting sudah padu ya sudah, jadi gak perlu nasional,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon.

back to top