Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Jogjakarta-KoPi| Akar kekisruhan pembangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo, terletak di perbedaan tafsir Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029.

Perbedaan tafsir tejadi pada pasal 21, 22, dan 23. Pemerintah provinsi DIY menafsirkan pengembangan bandara bisa diartikan dengan pembagunan bandara baru. Sementara pihak Wahana Tri Tunggal memandang pengembangan bandara berbeda dengan pembangunan bandara baru.

Alasan tafsir inilah yang kemudian menjadi dasar Tim Percepatan Pembangunan bandara melakukan tahapan proses pambangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo.

Namun, penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah mengatakan pembangunan bandara baru bukan sekadar perbedaan tafsir melainkan tentang pelanggaran Perda Provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 tersebut.

“SK Gubernur DIY tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara bertentangan tidak hanya perda tersebut (Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010) tetapi juga Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional, Peraturan Presiden No 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali,” papar Rizky.
Dalam hal ini, Guru Besar UGM, Prof. Nurhasan Ismail, Mewakili Pemrov DIY, berpendapat beda. Menurutnya peraturan RTRW menjelaskan lingkup perencanaan nasional secara umum.

“RTRW nasional itu lingkup Indonesia tidak akan ditemui ( rencana pembangunan bandara). Nasional itu sifatnya umum, belum masuk rencana detail,” tegas Prof. Nurhasan selaku saksi fakta Pemprov DIY.

Prof. Nurhasan juga memaparkan program pembangunan bandara baru wewenang kabupaten, selama ada peraturan RTRW daerah itu sudah melegitimasi pembangunan bandara baru.

“Kalau sudah cocok di kabupaten ya sudah, karena ini kan dilaksanakan di kabupaten. Itu program nasional iya, tapi itu RTRW daerah yang penting sudah padu ya sudah, jadi gak perlu nasional,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon.

back to top