Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Jogja-KoPi|Ketua umum PP Muhammadiyah,Dr. H. Haedar Nashir,M. Si, mengatakan dirinya bersama Muhammadiyah mendukung proses penegakan hukum Setya Novanto. Ia pun menegaskan bahwa hukum harus berdiri diatas koridornya dan jangan dicampur adukkan dengan urusan politik.

"Hukum harus berdiri diatas koridor hukum, kita dukung kpk yang proses pemberantasannya diatas prinsip-prinsip hukum. Jangan pula proses penegakkan hukum dicampur aduk dengan urusan politik,"katanya usai jumpa pers persiapan Milad Muhammadiyah ke 105, di gedung Pimpinan pusat Muhammadiyah, Kamis (16/11).

Haedar juga menegaskan baik pada kasus mega korupsi ataupun kasus lain yang melibatkan nama seseorang dari suatu lembaga, harus mengedepankan proses hukum atau dalam hal ini usaha pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatannya. Semua ini biasa dilakukan dalam proses penegakan hukum.

"Siapapun yang jadi tersangka dari usaha pemberantasan korupsi dia harus diletakkan di posisi warga negara yang harus taat hukum, baik itu apakah dia pejabat publik, ketua partai ,ketua ormas (organisasi masyarakat),ketua paguyuban. Itu biasa dan semua harus taat hukum,"imbuhnya.

Penetapan tersangka serta agenda jemput paksa Setya Novanto oleh KPK semalam (15/11), Haedar percaya KPK mempunyai mekanisme hukum yang tepat untuk melakukan proses itu. Tak hanya itu,untuk kasus dikemudian hari, ia juga menuturkan kepada ormas,partai atau lembaga tidak boleh menghalang-halangi proses hukum seperti penetapan tersangka atau korban.

Semua ajuan keberatan pun sebaiknya dilakukan dalam proses peradilan. Namun demikian Haedar juga berharap agar pengadilan indonesia pun menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan hukum

"Karena silahkan semua bertanding di pengadilan, bagi yang setuju dan tidak setuju, bagi yang diperlakukan korban atau tersangka, pengadilan sangat terbuka. Dengan harapan kami menghimbau juga peradilan di Indonesia semakin adil ,objektif dan berdiri tegas di atas hukum,"ucapnya

Ketua PP Muhammadiyah ini juga berpesan pada KPK dan Setya Novanto agar tetap mengikuti proses hukum. Semua pihak dimintanya agar mengikuti prosedur hukum tanpa melawannya.

"Siapapun yang ditetapkan terangka ataupun korban silahkan tempuh proses hukum, jangan melawan hukum. Bagi KPK juga karena hal -hal lain jangan melewati proses hukum. Artinya semua pihak harus kooperatif dalam proses hukum,termasuk Setya Novanto. Saya yakin Pak Setnov akan mempunyai jiwa negarawan yang besar dalam menghadapi kasus ini,"timpalnya

Seperti yang diketahui,semalam sekiranya pukul 10.00 WIB,KPK menetapkan ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka Korupsi E-KTP. KPK menjemput paksa Setnov dikediamannya di daerah Kebayoran, Jakarta pada saat itu juga,namun nihil karena Ketua DPR tersebut sudah pergi dari rumahnya . Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti keberadaan Setnov.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top