Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Sleman-KoPi| Mahfud MD berpendapat hak angket tidak bisa diberikan kepada KPK. Pendapat itu disampaikan di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (20/6) menanggapi pertanyaan wartawan.

Menurut Mahfud, Hak Angket seharusnya diberikan kepada sesama lembaga pemerintah bukan KPK.

"Bagi saya pribadi, menurut saya Hak Angket tidak bisa ditunjukkan ke KPK namun untuk pemerintah, dalam tata hukum kita yaitu eksekutif,"katanya.

Menurutnya KPK sendiri sudah bekerja dengan baik, hal ini ditunjukkan lewat keberhasilan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Bengkulu yang terjadi hari ini (20/6).

Meski demikian menurutnya perlakuan bebas Hak Angket bukan berarti KPK tidak bisa diperiksa dan bebas pengawasan. KPK sendiri bisa diperiksa entah itu lewat pengadilan atau DPR secara langsung.

"Apakaha KPK tidak bisa diperiksa? tentu saja bisa, namun bukan lewat hak angket. Kalau salah bisa ke pangadilan, kalau politik panggil saja ke DPR. Tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi,"ujarnya sebelum membuka acara Buka bersama dan Sarasehan KAHMI Majelis Wilayah DIY.

Berkaitan dengan panggilan pemeriksaan ini, ia pun menerangkan KPK bisa saja langsung dipanggil . Namun ia menyarankan sebaiknya KPK tidak memenuhi panggilan tersebut sampai sidang Kasus Miryam selesai diputuskan.
"Kalau dipanggill jangan mau dulu, terakhir-terakhir saja ,tunggu sampai kasus miryam diputus baru dia dipanggil,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top