Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo
KoPi| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pers rilisnya (26/5)menyebut pengabulan gugatan praperadilan Hadi Poernomo sebagai upaya sistematis mematahkan upaya pemeberantasan korupsi di Indonesia. 
 
Menurut Taufiequrahman Ruki, KPK menghormati pengadilan dan hakim. Tetapi KPK menganggap bahwa putusan hakim praperadilan telah melampaui permohonan pemohon dan bertentangan dengan UU.
Hal ini bisa berimplikasi luas bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurut Ruki, hakim memutuskan KPK untuk menghentikan penyidikan. Sedangkan KPK tidak berwewang melakukan penghentian penyidikan.
 
"Putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya perkara yang ditangani penyelidikan yang bukan Polri berarti mementahkan semua penyidikan yang ditangani semua penyidik Non-Polri. Ini merupakan upaya sistematis untuk mematahkan upaya pemberantasan korupsi di Indinesia." 
 
Untuk itu KPK akan melakukan segala cara untuk melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan hakim praperdilan.
back to top