Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo
KoPi| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pers rilisnya (26/5)menyebut pengabulan gugatan praperadilan Hadi Poernomo sebagai upaya sistematis mematahkan upaya pemeberantasan korupsi di Indonesia. 
 
Menurut Taufiequrahman Ruki, KPK menghormati pengadilan dan hakim. Tetapi KPK menganggap bahwa putusan hakim praperadilan telah melampaui permohonan pemohon dan bertentangan dengan UU.
Hal ini bisa berimplikasi luas bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurut Ruki, hakim memutuskan KPK untuk menghentikan penyidikan. Sedangkan KPK tidak berwewang melakukan penghentian penyidikan.
 
"Putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya perkara yang ditangani penyelidikan yang bukan Polri berarti mementahkan semua penyidikan yang ditangani semua penyidik Non-Polri. Ini merupakan upaya sistematis untuk mematahkan upaya pemberantasan korupsi di Indinesia." 
 
Untuk itu KPK akan melakukan segala cara untuk melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan hakim praperdilan.
back to top