Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Kehadirannya telah menyebabkan ketakutan

Kehadirannya telah menyebabkan ketakutan

Tenaga kerja, khususnya buruh adalah kelompok yang dikhawatirkan akan menjadi korban dari dilangsungkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pada penghujung tahun 2015 ini.

Surabaya-KoPi| Masalah utama yang dihadapi buruh dalam MEA mendatang adalah terkait dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Ekonomi global mensyaratkan perubahan pasar menuju ke arah yang lebih fleksibel dengan mengurangi peran Negara. Ini merupakan salah satu dampak dari liberalisasi pasar yang kemudian akan berdampak buruk bagi buruh.

Dalam Menghadapi MEA mendatang, Indonesia harus memiliki pondasi perekonomian yang lebih berpihak pada rakyat. Yakni perekonomian yang menguatkan pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, maupun kekuatan ekonomi politik. Sehingga derasnya arus liberalisasi pasar dapat diimbangi oleh kekuatan ekonomi yang lebih kuat di dalam negeri. 

Dalam konteks hukum, politik hukum di Indonesia sendiri dirasa belum cukup menunjukkan keberpihakan untuk menghapus proses-proses fleksibilitas tenaga kerja yang tidak melindungi hak-hak tenaga kerja di Indonesia. 

Herlambang P. Wiratraman, Ahli Hukum Universitas Airlangga mengatakan bahwa buruh atau tenaga kerja dalam posisi yang tidak cukup diuntungkan dalam MEA mendatang, yakni merupakan kekuatan yang rentan tertekan. Pernyataan ini merujuk pada situasi di Indonesia mengingat infrastruktur perburuhan, kebijakan mengenai upah kerja yang murah, dan peraturan-peraturan yang menopang fleksibilitas tenaga kerja tidak kunjung diselesaikan oleh Pemeintah.

“Memang produk hukum yang harus diciptakan ke depan adalah tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok  atau kaum yang lemah. Dalam proses industri posisi buruh itu sangat rentan ditekan. Oleh sebab itu negara harus memberi perlindungan yang kuat pada hak-hak buruh melalui sejumlah perundang-undangan. Selain itu, mekanisme kontrol negara terhadap upaya penyelesaiaan hubungan industrial harus lebih diangkat, dikemukakan lagi,” Ujar Herlambang.

Sebagai negara hukum, kepastian hukum menjadi salah satu yang paling penting. Hukum tidak hanya mengatur mengenai upah buruh, namun juga harus memperkuat jaminan hak berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Jika permasalahan tersebut telah selesai, maka Indonesia dapat dikatakan siap menghadapi MEA.

Kehadirannya, MEA, telah menyebabkan ketakutan. Hanya dengan persiapan matang baik secara hukum dan mental, para tenaga kerja dan buruh mampu menghadapi MEA. | Reporter: Chusnul Chotimmah

back to top