Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak-KoPi, Sebuah undang-undang yang disusun oleh parlemen Irak membolehkan perempuan untuk bercerai pada umur 9 tahun. Pertanyaannya adalah: “Lalu pada umur berapa para perempuan ini menikah?”

Undang-undang berjudul Jaafari Personal Status Law, adalah undang-undang yang mengatur perkara warisan, pernikahan dan perceraian. Akan tetapi, ada bagian dalam undang-undang tersebut yang menyulut kemarahan masyarakat yakni bagian undang-undang terkait dengan pernikahan dan perceraian gadis muda Irak.


Ketentuan lain yang mengundang ejekan adalah pasal-pasal yang mengharuskan seorang istri untuk berhubungan suami-istri kapanpun sang suami menginginkan, kondisi dimana para ibu harus menyusui anak-anak, jumlah malam yang harus diberikan oleh laki-laki pelaku poligami kepada istri-istrinya dan bagaimana laki-laki tersebut dapat menggunakan malam tambahan.


Para pendukung undang-undang ini, Sekolah Hukum Shiite Muslim, berpendapat bahwa undang-undang ini hanya dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari.


Sementara pihak penentang menyatakan bahwa undang-undang ini menunjukkan kemunduran hak perempuan di Irak, dan khawatir jika undang-undang ini dapat menimbulkan perpecahan antara berbagai komunitas yang ada di negara tersebut ditengah tingginya tingkat kekerasan menjelang pengambilan suara parlemen April mendatang.


Undang-undang ini juga mendapat tentangan dari pemuka agama, Bashir Najafi, salah satu pemuka agama paling senior Shiite Islam, memberikan fatwa bahwa undang-undang tersebut mengandung beberapa masalah berkaitan dengan hukum dan doktrin yang tak ada seorang cendekiawan pun yang setuju akan hal tersebut.”

 



(Ana Puspita Sari)
Sumber: News.com.au

 
 

back to top