Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak-KoPi, Sebuah undang-undang yang disusun oleh parlemen Irak membolehkan perempuan untuk bercerai pada umur 9 tahun. Pertanyaannya adalah: “Lalu pada umur berapa para perempuan ini menikah?”

Undang-undang berjudul Jaafari Personal Status Law, adalah undang-undang yang mengatur perkara warisan, pernikahan dan perceraian. Akan tetapi, ada bagian dalam undang-undang tersebut yang menyulut kemarahan masyarakat yakni bagian undang-undang terkait dengan pernikahan dan perceraian gadis muda Irak.


Ketentuan lain yang mengundang ejekan adalah pasal-pasal yang mengharuskan seorang istri untuk berhubungan suami-istri kapanpun sang suami menginginkan, kondisi dimana para ibu harus menyusui anak-anak, jumlah malam yang harus diberikan oleh laki-laki pelaku poligami kepada istri-istrinya dan bagaimana laki-laki tersebut dapat menggunakan malam tambahan.


Para pendukung undang-undang ini, Sekolah Hukum Shiite Muslim, berpendapat bahwa undang-undang ini hanya dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari.


Sementara pihak penentang menyatakan bahwa undang-undang ini menunjukkan kemunduran hak perempuan di Irak, dan khawatir jika undang-undang ini dapat menimbulkan perpecahan antara berbagai komunitas yang ada di negara tersebut ditengah tingginya tingkat kekerasan menjelang pengambilan suara parlemen April mendatang.


Undang-undang ini juga mendapat tentangan dari pemuka agama, Bashir Najafi, salah satu pemuka agama paling senior Shiite Islam, memberikan fatwa bahwa undang-undang tersebut mengandung beberapa masalah berkaitan dengan hukum dan doktrin yang tak ada seorang cendekiawan pun yang setuju akan hal tersebut.”

 



(Ana Puspita Sari)
Sumber: News.com.au

 
 

back to top