Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Indonesia memerlukan UU Perlindungan Agama

Indonesia memerlukan UU Perlindungan Agama

Jogjakarta-KoPi|Suatu anugerah dan tantangan tersendiri bagi Indonesia memiliki multi agama dan kepercayaan. Menurut undang-undang, Indonesia hanya mengakui enam agama yaitu, Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindhu, dan Konghucu.

Di luar itu kementrian agama mencatat adanya agama nusantara yang terdiri dari 245 aliran dan kepercayaan. Kondisi multi agama dan kepercayaan ini mengarahkan Indonesia rawan tindakan intoleran. Dialog kebersamaan turut diupayakan guna menekan aksi radikal kelompok tertentu. Bahkan ikon kota Jogjakarta “Berhati Nyaman” tercoreng setelah mendapat ranking 2 kota intoleran se-Indonesia.

Menurut Koordinator Nasional Sobat KBB (Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan), Pendeta Palti Panjaitan, sangat penting mengadakan dialog bersama lintas agama. Dialog ini upaya untuk menentukan visi dan misi kehidupan keagamaan ke depan.

Pendeta Palti yang menjadi narasumber “Dialog Keagamaan RUU Perlindungan Umat Beragama” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta siang tadi berharap masyarakat bisa membangun iklim komunikasi antar agama.

“Banyak kasus kekerasan agama terjadi karena kurangnya dialog, bisa dilihat banyak spanduk yang mengatakan anti Syiah dan beberapa aksi lain. Seperti aksi ISIS itu tidak termasuk agama. Saya tahu agama Islam dan tidak seperti itu. Tujuan semua agama untuk mencapai perdamaian”, tutur Pendeta Palti.


Untuk mencapapai cita-cita bersama tersebut kini DPR tengah menggodok RUU tentang Kerukunan umat beragama yang sudah masuk program kerja nasional. Namun menurut Pendeta Palti ada kekurangan terhadap RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB).

“RUU Perlindungan ini baru wacana dari Kementrian Agama RI tapi belum masuk prolegnas. Kenapa muncul usul RUU baru karena menurut saya dari kata kerukunan juga bermasalah. Berati ada yang nggak ‘rukun’ itu. Jika perbedaan tidak dikelola memang selalu akan tidak rukun. Jadi kata perlindungan itu yang tepat. Itu tafsiran saya”, papar Pendeta Palti.

Pendeta Palti menambahkan RUU Perlindungan Umat Beragama nantinya harus mengakui tidak hanya enam agama saja tetapi mengakui keberadaan agama nusantara lainnya. Pasalnya setiap orang bebas memiliki agama sesuai pasal 29 UUD 1945. |Winda Efanur FS|

back to top