Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

IAKMI desak Pemkot Surabaya revisi UU no. 5/2008

IAKMI desak Pemkot Surabaya revisi UU no. 5/2008
Surabaya - KoPi | Peraturan daerah (Perda) surabaya no. 5/2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) masih harus direvisi. Dalam perda terebut, mengungkapkan KTR di surabaya  meliputi  tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum masih harus direvisi.

Namun, munculnya  UU no. 36 tahun 2009 pasal 115 dan PP no 109 tahun 2012  menyebutkan bahwa tempat umum dan tempat kerja merupakan kategori KTR. Sebelumnya dalam Perda no 5 hanya dikategorikan sebagai KTM.

Sehingga Pusat Advokasi  Pengendalian Tembakau TSCS Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyebutkan pemerintah kota Surabaya harus merevisi perda tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk menambahkan 2 tempat yaitu tempat umum dan tempat kerja sebagai kawasan tanpa rokok.

Tidak hanya itu, menurut Santi Martini, ketua TSCS IAKMI Jatim menilai perda tersebut kerap masih sering dilanggar. Hanya 24,6% sarana yang memasang tanda dilarang merokok. IAKMI menemukan adanya perokok di dalam gedung sebanyak 17%, padahal lokasi tersebut merupakan KRT.

Upaya untuk menciptakan Surabaya sebagai kota sehat dan kota layak anak, IAKMI mencanangkan adanya kawasan tanpa rokok 100% di Surabaya. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan melibatkan Satpol PP, DLAJ, Dinas Pendidikan, dinas pariwisata dan pihak swasta.

Menurut dr. Kartono Mohammad, ketua TCSC-IKMI pusat, penerapan TSR di Surabaya diimplementasikan dengan ketegasan dalam penegakan hukum. “Kalau aturan itu dilanggar maka harus ada penindakan atau denda. Jika membuat aturan dan tidak ada denda atau penindakan lain maka tidak akan ada kewibawaan” Ujarnya.

Meskipun begitu, menurut Khusnul khotimah, anggota komisi d DPRD  upaya adanya revisi terkait perda ini tidak bisa dilaksanan tahun ini. Menilai adanya APBD yang harus direncanakan setahun sebelumnya. | Labibah

back to top