Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia
Surabaya – KoPi. Dosen Hukum Tata Negara Ubaya Hesti Armiwulan mengatakan, jika negara ingin mengakomodasi aliran kepercayaan yang berada di luar 6 agama (Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu), seharusnya tidak perlu mengosongkan kolom agama di KTP.
 

“Opsinya seharusnya jangan boleh dikosongkan. Kalau seseorang tidak menganut salah satu dari enam agama, bisa ditulis secara eksplisit. Bisa diisi aliran kepercayaan. Harus ada opsi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Hesti mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus dibuat kebijakan yang benar-benar menghormati nilai-nilai kehidupan kita yang berdasarkan Pancasila. 

Pengosongan kolom KTP menurutnya bisa memberi peluang kepada orang-orang yang punya itikad tidak baik. Pengosongan kolom agama di KTP bisa memicu kecurigaan bahwa seseorang merupakan penganut atheis.

Masyarakat Indonesia, lanjut Hesti, masih belum bisa menerima paham atheisme. Kalau seseorang mengaku sebagai bangsa Indonesia, otomatis ia harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku di negara ini. Artinya ia harus mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia. 

“Otomatis tidak dibenarkan jika seseorang tidak beragama atau tidak ber-Tuhan. Kalau tidak, lebih baik jangan hidup di Indonesia. Dia punya pilihan untuk tidak menjadi warga negara Indonesia,” tutur Hesti enteng.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top