Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia
Surabaya – KoPi. Dosen Hukum Tata Negara Ubaya Hesti Armiwulan mengatakan, jika negara ingin mengakomodasi aliran kepercayaan yang berada di luar 6 agama (Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu), seharusnya tidak perlu mengosongkan kolom agama di KTP.
 

“Opsinya seharusnya jangan boleh dikosongkan. Kalau seseorang tidak menganut salah satu dari enam agama, bisa ditulis secara eksplisit. Bisa diisi aliran kepercayaan. Harus ada opsi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Hesti mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus dibuat kebijakan yang benar-benar menghormati nilai-nilai kehidupan kita yang berdasarkan Pancasila. 

Pengosongan kolom KTP menurutnya bisa memberi peluang kepada orang-orang yang punya itikad tidak baik. Pengosongan kolom agama di KTP bisa memicu kecurigaan bahwa seseorang merupakan penganut atheis.

Masyarakat Indonesia, lanjut Hesti, masih belum bisa menerima paham atheisme. Kalau seseorang mengaku sebagai bangsa Indonesia, otomatis ia harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku di negara ini. Artinya ia harus mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia. 

“Otomatis tidak dibenarkan jika seseorang tidak beragama atau tidak ber-Tuhan. Kalau tidak, lebih baik jangan hidup di Indonesia. Dia punya pilihan untuk tidak menjadi warga negara Indonesia,” tutur Hesti enteng.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top