Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan
Surabaya – KoPi. Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan kolom agama di KTP dikosongkan menuai berbagai macam perdebatan. Beberapa kalangan menolak, sebagian lagi mendukung karena dianggap memberi ruang bagi aliran kepercayaan. Namun, dari segi hukum, pengosongan kolom agama dianggap sebagai keanehan karena bertentangan dengan Pancasila.
 

Hal tersebut diungkapkan Dosen Hukum Universitas Ubaya Hesti Armiwulan. Ia mengatakan hukum Indonesia itu harus selalu bersumber pada Pancasila. Sila pertama Pancasila sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua orang di Indonesia harus memiliki keyakinan. 

“Bicara soal kolom agama di KTP itu tidak bicara soal ada yang beragama atau pengakuan bagi yang tidak beragama. Tapi sesungguhnya adalah kebutuhan administrasi negara. Melalui kolom itu kita bisa mengetahui berapa yang beragama Islam, berapa yang beragam Kristen, berapa yang Katolik, dan sebagainya. Dan itu diketahui oleh negara,” ujarnya.

Hesti berpendapat jika akhirnya kolom agama boleh dikosongkan, maka administrasi negara akan tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain hal itu menjadi keanehan, sebab Republik Indonesia mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, namun identitas agama justru dipersulit.

Hal itu akan menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa seseorang bisa tidak beragama atau tidak berkeyakinan. Padahal, jelas Hesti, atheisme di Indonesia tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Pancasila. “Indonesia itu negara yang theis, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti semua orang Indonesia itu harus berkeyakinan,” tuturnya.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top