Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan
Surabaya – KoPi. Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan kolom agama di KTP dikosongkan menuai berbagai macam perdebatan. Beberapa kalangan menolak, sebagian lagi mendukung karena dianggap memberi ruang bagi aliran kepercayaan. Namun, dari segi hukum, pengosongan kolom agama dianggap sebagai keanehan karena bertentangan dengan Pancasila.
 

Hal tersebut diungkapkan Dosen Hukum Universitas Ubaya Hesti Armiwulan. Ia mengatakan hukum Indonesia itu harus selalu bersumber pada Pancasila. Sila pertama Pancasila sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua orang di Indonesia harus memiliki keyakinan. 

“Bicara soal kolom agama di KTP itu tidak bicara soal ada yang beragama atau pengakuan bagi yang tidak beragama. Tapi sesungguhnya adalah kebutuhan administrasi negara. Melalui kolom itu kita bisa mengetahui berapa yang beragama Islam, berapa yang beragam Kristen, berapa yang Katolik, dan sebagainya. Dan itu diketahui oleh negara,” ujarnya.

Hesti berpendapat jika akhirnya kolom agama boleh dikosongkan, maka administrasi negara akan tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain hal itu menjadi keanehan, sebab Republik Indonesia mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, namun identitas agama justru dipersulit.

Hal itu akan menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa seseorang bisa tidak beragama atau tidak berkeyakinan. Padahal, jelas Hesti, atheisme di Indonesia tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Pancasila. “Indonesia itu negara yang theis, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti semua orang Indonesia itu harus berkeyakinan,” tuturnya.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top