Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau
Surabaya – KoPi | Putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan menjadi bahan pembicaraan ahli hukum. Banyak yang mempertanyakan logika di balik putusan tersebut, salah satunya Hesti Armiwulan, Ketua Laboratorium Tata Negara Universitas Surabaya.
 

“Semestinya Hakim Sarpin tidak melakukan penafsiran sendiri atas pasal 77 KUHAP. Pasal itu sudah rigid, tidak multi tafsir,” tukasnya.

Dalam pasal 77 KUHAP sendiri disebutkan obyek praperadilan adalah penangkapan, penahanan, penyidikan, penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi. Penganuliran status tersangka tidak pernah ada di dalam pasal tersebut. Karena itu, keputusan Sarpin dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan dianggap menyalahi aturan perundang-undangan sendiri.

Hesti menyatakan, yang dilakukan oleh Sarpin bukan lagi penafsiran, melainkan sudah salah dalam analogi hukum. “Memang seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum (rechtsviding), namun harus melalui asas-asas hukum dan dilatarbelakangi kajian keilmuan,” ungkapnya.

Seorang hakim diijinkan menemukan hukum jika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara. Penemuan tersebut dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

 

back to top