Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Wakil Menteri Keuangan, dukung amnesti pajak asal bukan dari uang koruptor

Wakil Menteri Keuangan, dukung amnesti pajak asal bukan dari uang koruptor

Jogjakarta-KoPi| Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mendukung usulan pengampunan pajak sebatas tidak berasal dari uang korupsi. Menurut Mardiasmo penarikan pajak dari WNI yang berada di luar negeri bisa menjadi sumber pendapatan negara. Pemanfaatan uang ini nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Indoensia.

“Hanya pajak bukan yang koruptor dan lainnya, untuk memberikan ampun, uangnya bisa dijadikan sumber uang negara, digunakan untuk membangun, untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Mardiasmo seusai diskusi 'Memberdayakan Indonesia di Tengah Kekacauan Ekonomi Dunia' di Fakultas Ekonomi UGM pukul 16.00 Wib.

Mardiasmo menambahkan sifat dari amnesti khusus ini merupakan kesempatan kedua bagi masyarakat luas atau pebisnis yang selami ini mengabaikan pembayaran pajak. Pengurusan pajak yang belum dilaporkan dan belum memenuhi prosedur.

“ Ini masyarakat luas barangkali pebisnis, untuk melaporkan hartanya berbagai alasan terkait dengan pajak, belum melaporkan, atau belum bener, diberi kesempatan, saatnya mereka melaporkan rekonsiliasi nasional, tapi dalam bentuk dari amnesti” kata Mardiasmo.

Selain itu, pemanfaatan uang amnesti pajak bernilai positif menggali sumber anggaran tanpa melakukan hutang Indonesia ke luar negeri, seperti yang biasa dilakukan oleh pemerintah.

Ke depan, Mardiasmo mengarapkan usulan ini disetujui oleh DPR, hingga realisasinya berupa produk perundangan. “ Iya butuh UU khusus, pelaksanaannya dengan UU, sehingga kuat, disetujui oleh DPR betul-betul untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Mardiasmo.

|Winda Efanur FS|

back to top