Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Soal ekonomi mikro, PR pemerintah harus lihat China

Soal ekonomi mikro, PR pemerintah harus lihat China

Yogyakarta-KoPi| Ada kaitan erat antara sektor perekonomian dengan pemerintah. pemerintah sebagai eksekutif mengeluarkan sejumlah regulasi terkait perekonomian. Salah satunya regulasi ekonomi berbasis kerakyatan. Seperti Disperindagkop DIY, perpanjangan tangan pemerintah ini aktif mengadakan pelatihan ekonomi kreatif kepada UMKM DIY.

Menurut anggota UMKM Kecamatan Mergangsan, pihak dinas rutin memberikan pelatihan industri kreatif kepada masyarakat minimal sebulan sekali.  Namun untuk dukungan modal belum optimal.

Bahkan salah satu anggota UMKM Mantrijeron, Endang menyanyangkan bantuan dana yang diajukan seringkali terkena potongan.

“Kalau dana kita ajukan dengan proposal, tapi ya dapatnya dikit. Misal kita ngajuin 10 juta nanti turunnya cuma 3 juta, itu juga dibagi untuk jumlah anggota kelompok, pemerintah harus jeli siapa yang harusnya dibantu”, papar Endang.

Bahkan anggota salah satu UMKM Kecamatan Kraton Yogyakarta, yang tidak mau disebutkan namanya mengeluh susahnya akses modal dari pemerintah.

“Pemerintah Indonesia itu banyak korupsinya. Jujur saja, dana yang dari pemerintah ini kita tahu ada dana benar sama bohong. Harusnya ada fokus manajemen ekonomi”, jelasnya.

Dia juga menambahkan untuk kondisi ekonomi saat ini Indonesia susah bangkit apalagi untuk menghadapi pasar bebas 2015.

“Kalau pemerintah bilang siap pasar bebas, tapi kita di lapangan jelas tidak siap. Dari segi kebijakan, izin, dan modal pemerintah masih sangat kurang. Kita lihat China, di sana mulai dari produksi manajemen sampai pemasarannya perhatian pemerintahnya sangat luar biasa”, pungkasnya. |Winda Efanur FS|

 

 

 

back to top