Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin
Surabaya - KoPi | Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri terkait pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu tentang Pelimpahan Ijin Pertambangan.
 

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah nanti diharapkan pelaksanaan tentang pelimpahan ijin pertambangan ini dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Jatim," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim, Senin (22/6).

DPRD mengakui saat ini Dinas ESDM yang ditunjuk untuk menangani perijinan pertambangan tidak bisa bekerja. Saat ini dinas tersebut kekurangan SDM yang mumpuni dalam menangani soal penambangan. Di lain pihak, hingga kini belum ada regulasi seperti PP atau Keputusan Menteri yang menaungi masalah perijinan tersebut. Akibatnya, banyak pengusaha penambangan kesal karena tidak bisa bekerja. Para tenaga kerja juga terancam PHK akibat tidak ada perpanjangan ijin tambang mereka.

"Sebenarnya kami sudah ke Jakarta untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera meluncurkan regulasi untuk pelaksanaan di lapangan. Jujur saat kami turun ke bawah, kami sering diprotes oleh kab/kota yang dalam pengelolaan ijin mendapatkan sharing. Mereka minta agar Pemprov Jatim segera mengeluarkan ijin pertambangan yang ada di kab/kota," tegasnya.

Heri menambahkan,  di Jawa Timur akan digagas pembuatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang akan dikhususkan untuk pengurusan ijin pertambangan. Namun untuk pembuatan unit tersebut terkendala regulasi dan kurangnya SDM. 

back to top