Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin
Surabaya - KoPi | Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri terkait pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu tentang Pelimpahan Ijin Pertambangan.
 

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah nanti diharapkan pelaksanaan tentang pelimpahan ijin pertambangan ini dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Jatim," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim, Senin (22/6).

DPRD mengakui saat ini Dinas ESDM yang ditunjuk untuk menangani perijinan pertambangan tidak bisa bekerja. Saat ini dinas tersebut kekurangan SDM yang mumpuni dalam menangani soal penambangan. Di lain pihak, hingga kini belum ada regulasi seperti PP atau Keputusan Menteri yang menaungi masalah perijinan tersebut. Akibatnya, banyak pengusaha penambangan kesal karena tidak bisa bekerja. Para tenaga kerja juga terancam PHK akibat tidak ada perpanjangan ijin tambang mereka.

"Sebenarnya kami sudah ke Jakarta untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera meluncurkan regulasi untuk pelaksanaan di lapangan. Jujur saat kami turun ke bawah, kami sering diprotes oleh kab/kota yang dalam pengelolaan ijin mendapatkan sharing. Mereka minta agar Pemprov Jatim segera mengeluarkan ijin pertambangan yang ada di kab/kota," tegasnya.

Heri menambahkan,  di Jawa Timur akan digagas pembuatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang akan dikhususkan untuk pengurusan ijin pertambangan. Namun untuk pembuatan unit tersebut terkendala regulasi dan kurangnya SDM. 

back to top