Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Pekerja asing di Jatim harus kuasai bahasa lokal

Pekerja asing di Jatim harus kuasai bahasa lokal
Surabaya-KoPi| Menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, DPRD Jawa Timur menegaskan perlunya pembatasan untuk pekerja asing dan investor yang masuk Indonesia. Pekerja asing dan investor asing yang datang di Jawa Timur harus bisa berbahasa Indonesia dan bahasa lokal di Jatim.
 

"Meskipun pemerintah pusat memperbolehkan pekerja asing yang datang ke Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi di Jatim pemerintah provinsi harus memprotek tenaga asing yang datang dengan mewajibkan pekerja Asing bisa berbahasa Indonesia atau bahasa lokal," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im di DPRD Jatim, Kamis (10/9).

Menurut Suli, pewajiban untuk menguasai bahasa lokal tidak bertentangan dengan kaidah perdagangan bebas yang telah dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO). "Pewajiban ini nanti juga untuk melindungi tenaga kerja asli Indonesia," ujarnya.

Kewajiban pekerja asing untuk bisa berbahas lokal ini nanti juga akan dimasukan dalam salah satu materi Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang perlindungan tenaga kerja di Jatim. Raperda tersebut sedang dibahas oleh pihak stakeholder terkait dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan DPRD. 

"Disnakertransduk Jatim sepakat melakukan pembahasan dengan komisi E, dan Insya Allah Perda ini akan selesai pada Desember mendatang,” ujar politisi asal Fraksi PAN Jatim ini.

back to top