Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Menteri ESDM dan PT Freeport merugikan negara US $250 juta?

KoPi, IHCS (Indonesia Human Rights Commitee for Social Justice ) menaksir kerugian negara akibat kontrak karya Freeport US $ 250 juta. Hal itu disampaikan kepada KoPi malam ini dalan sebuah pernyataan persnya (4/3/2014).

Setelah KPK mengingatkan Kementerian ESDM lewat surat B-402/01-15/02/2014 tentang adanya kerugian negara sebesar 169, 06 US dollar atau 1,6 trilun rupiah pertahun, kemudian Menteri ESDM akan mengirim surat ke Freeport untuk meminta kenaikan royalti emas, perak dan tembaga berlaku surut sejak tahun 2012. Karena dalam PP No 9 Tahun 2012 pemerintah telah menentukan besaran royalti yang lebih tinggi dibanding yang tercantum di Kontrak Karya Freeport.

Dari tindakan Menteri ESDM seperti tersebut di atas mengandung dua hal yang harus dijadikan bahan koreksi.

Pertama. Seharusnya kenaikan royalti tidak berlaku surut sejak 2012, tetapi sejak 2003, karena PP No. 9 Tahun 2012 adalah perubahan dari PP No. 45 Tahun 2003 yang sudah mengatur besaran royalti yang lebih tinggi dibandingkan Kontrak Karya Freeport.

Untuk royalti emas misalnya, dalam Kontrak Karya hanya diatur sebesar 1 %, sedangkan dalam PP 45/2003 dan PP 9/2012 diatur sebesar 3,75 %. Karena negara tidak melakukan renegosiasi Kontrak Karya Freeport, maka pada tahun 2010 IHCS mengadukan masalah ini ke KPK dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu IHCS menghitung kerugian negara akibat kekurangan pembayaran royalti emas dari tahun 2003 hingga 2010 sebesar US $250 juta.

Kedua. Kurun waktu menghitung kerugian negara dalam pembayaran royalti Freeport bersumber dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, karena di dalam undang-undang tersebut, diatur setahun setelah Undang-Undang Minerba disahkan renegosiasi perusahaan tambang harus dilakukan. Tapi nampaknya hingga kini renegosiasi kontrak karya Freeport belum usai sehingga berdampak tidak saja pada persoalan royalti tapi persoalan lain yang harusnya direnegosiasikan sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hukum, kerugian negara yang lebih besar, ketidakterbukaan informasi publik dan pengabaian hak masyarakat adat Orang Papua.

Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), ketika ditanya apakah ada unsur kesengajaan dari pihak pemerintah dalam kerugian negara yang mencapai US $250 juta itu, membenarkan.

“Ya, karena dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa pejanjian tidak boleh bertentangan dengan produk hukum nasional, oleh karenanya ketika kontrak karya Freeport tidak sesuai dengan PP 45 tahun 2003, seharusnya ada penyesuaian atau renegoisasi kontrak. Ketika itu tidak terjadi yang bertanggung jawab adalah para pihak yang teken kontrak, yaitu Meneri ESDM dan PT Freeport indonesia. Selain itu adalah presiden dan DPR,” demikian ujarnya.

Sementara ini KoranOpini.com belum bisa menghubungi pihak pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk dikonfirmasi atas dugaan ini.

 

Ranang Aji SP

 

 

back to top