Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Kontraktor keluhkan perijinan yang 'lelet'

Kontraktor keluhkan perijinan yang 'lelet'

Jogjakarta-KoPi| Peralihan kewenangan penambangan bahan galian C dari kota dan kabupaten menjadi kewenangan propinsi menimbulkan permasalahan baru. Asosiasi kontraktor merasa keberatan dengan persoalan harga dari perubahan acuan peraturan tersebut.

Anggota Komisi C DPRD DIY H. Sukamto menjelaskan peralihan peraturan tersebut memang berdampak pada ketimpangan harga. Terlihat dari peralihan peraturan ini pihak propinsi belum memiliki kesiapan yang matang.

“Ini kebijakan dari pemerintah, semula di kabupaten dan kota kini dipindahkan ke propinsi. Iya (peraturan) ini tidak dipersiapkan dengan baik,” tutur Sukamto seusai audiensi asosiasi kontraktor di Kantor DPRD DIY pukul 12.20 WIB.

Persoalan lain yang disoroti tentang sulitnya perijinan untuk melakukan penambangan. Salah satu kontraktor Sunarto mempertanyakan kejelasan mekanisme perijinan yang benar. Sunarto merasa perijinan seolah mudah diakses oleh peambang besar namun sulit untuk penambang rakyat.

Menurut Kepala Dinas Perijinan DIY, Suyono total perijinan penambangan yang masuk hingga kini berjumlah 100 ijin. Dari jumlah 100 tersebut hanya 18 yang lolos seleksi. Jumlah 18 ijin yang keluar didominasi ijin penambangan di Kulon Progo.

Suyono mengakui persoalan perijinan masih menjadi kendala. Tidak hanya lamanya waktu mengurus namun dana yang keluar untuk mengurus perijinan juga tidak sedikit.

Sementara asosiasi kontraktor terus menjerit dengan keadaan ini. Tingginya harga bahan material ditambah perijinan yang sulit menggenapkan kesulitan mereka.

“Perijinan susah, belum kalau ngurus AMDAL butuh waktu 6 bulan, sementara pemborong tahunya cepat kontrak waktunya sudah ditentukan, matilah kita,” keluh salah satu anggota asosiasi kontraktor. |Winda Efanur FS |

back to top