Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan
Surabaya-KoPi| Penyusunan anggaran negara adalah persoalan kemakmuran dan keadilan. Sebelum membicarakan anggaran, lebih penting memvisikan kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Karena itu, para pembuat kebijakan harus mengacu Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis. Menurut Harry, persoalan kemakmuran yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih soal kuantitas kemakmuran. Soal kualitas kemakmuran masih belum banyak dibicarakan. Apalagi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemakmuran yang divisikan oleh UUD. 

"Karena itu, setiap hari pemerintah selalu membicarakan indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi, seperti pengecilan rasio gini, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan manusia," ungkap Harry dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Saat ini, rasio gini Indonesia berada di angka 0,45. Angka ini menurut Harry adalah angka yang rawan. Dengan angka ini, Indonesia berada di tepi jurang. Jurang kerawanan, jurang perpecahan, jurang pemberontakan, jurang memerdekakan diri. 

Rasio gini menunjukkan bagaimana persebaran kekayaan negara. Jika berada di angka nol, maka persebaran kekayaan negara merata. Jika sampai pada angka 1, maka kekayaan negara berada di tangan satu orang. Angka 0,45 merupakan angka yang menunjukkan adanya ketidakadilan.

"Semakin tinggi tinggi ketidakadilan, akan semakin tinggi kemungkinan adanya pemberontakan," tegas Harry.

Harry menyebutkan, rasion gini Amerika dan Singapura sebenarnya juga berada di angka 0,45. Namun, mereka memiliki buffer untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. "Swedia menganggarkan 30 persen belanja negara untuk kesejahteraan. Namun Indonesia masih di bawah 5 persen," ungkapnya.

back to top