Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan
Surabaya-KoPi| Penyusunan anggaran negara adalah persoalan kemakmuran dan keadilan. Sebelum membicarakan anggaran, lebih penting memvisikan kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Karena itu, para pembuat kebijakan harus mengacu Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis. Menurut Harry, persoalan kemakmuran yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih soal kuantitas kemakmuran. Soal kualitas kemakmuran masih belum banyak dibicarakan. Apalagi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemakmuran yang divisikan oleh UUD. 

"Karena itu, setiap hari pemerintah selalu membicarakan indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi, seperti pengecilan rasio gini, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan manusia," ungkap Harry dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Saat ini, rasio gini Indonesia berada di angka 0,45. Angka ini menurut Harry adalah angka yang rawan. Dengan angka ini, Indonesia berada di tepi jurang. Jurang kerawanan, jurang perpecahan, jurang pemberontakan, jurang memerdekakan diri. 

Rasio gini menunjukkan bagaimana persebaran kekayaan negara. Jika berada di angka nol, maka persebaran kekayaan negara merata. Jika sampai pada angka 1, maka kekayaan negara berada di tangan satu orang. Angka 0,45 merupakan angka yang menunjukkan adanya ketidakadilan.

"Semakin tinggi tinggi ketidakadilan, akan semakin tinggi kemungkinan adanya pemberontakan," tegas Harry.

Harry menyebutkan, rasion gini Amerika dan Singapura sebenarnya juga berada di angka 0,45. Namun, mereka memiliki buffer untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. "Swedia menganggarkan 30 persen belanja negara untuk kesejahteraan. Namun Indonesia masih di bawah 5 persen," ungkapnya.

back to top