Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Sleman-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja bersama perwakilan warga melakukan audiensi ke kantor Bupati Sleman. Audiensi mereka terkait kebijakan Bupati Sleman atas moratorium pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel.

Menurut Plt. Bupati Sleman, Gatot Saptadi, bupati tidak mempunyai kewenangan menghentikan proses pembangunan yang saat ini berjalan. Apalagi pembangunan yang dianggap memiliki dokumen lengkap.

"Pemkab tidak menerima lagi permohonan izin baru (pembangunan). Dan juga pejabat bupati tidak bisa mensetop izin yang sudah berjalan. Untuk saat ini, jumlah perizinan yang masuk, data ada di perizinan," papar Gatot saat audiensi pada Kamis, 4 Februari 2016.

Sementara Ketua Walhi Jogja, Halik Sandera memandang moratorium langkah Pemkab Sleman untuk lebih menjaring izin pembangunan apartemen dan sejenisnya. Pasalnya contoh kasus apartemen di Gadingan diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen yang berdampak pada lingkungan dan sosial.

"Melihat pelanggaran dari dokumen belum ada pengerukan, tapi fakta di lapangan berbeda," kritik Halik.

Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah menyambut baik kebijakan moratorium bupati tersebut. Namun hal ini sekaligus menjadi titik tolak membenahi perizinan pembangunan. Serta menata pembangunan apartemen di Sleman.

Sebagai solusi, Gatot menjelaskan saat ini pihak legislatif Sleman tengah menggodok Perda Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup.

"Ini lagi di bahas di legislatif, nanti rencana detil tata ruang akan terwujud," jelas Gatot. |Winda Efanur FS|

back to top