Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Sleman-KoPi| Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah mengapresiasi baik kebijakan moratorium Bupati Sleman terhadap pembangunan apartemen, hotel, dan kondotel. Sementara gagasan moratorium sebagai dasar Perda tentang pembangunan hotel pada pergantian Bupati Sleman selanjutnya, Rizki membantahnya. Pasalnya sifat Perda tidak bisa mencabut kebijakan bupati.

Rizki berfokus pada pelaksanaan kebijakan moratorium. Meskipun moratorium terkesan terlambat ketika pembangunan apartemen dan sejenisnya penuh di Sleman.

"Teman-teman Walhi untuk mengawal moratorium, dari perizinan dan dokumen pembangunan. Ini kami akan menindaklanjuti.", papar Rizki seusai audiensi Walhi di kantor Bupati Sleman pada Kamis, 4 Februari 2016.

Perizinan kos eksklusif

Selain kasus perizinan pembangunan hotel yang bermasalah, Rizki juga menyoroti izin pembangunan kos-kosan eksklusif.

Selama ini peraturan kos-kosan eksklusif masih disamakan dengan kos-kosan biasa. Padahal dari segi fisik kos-kosan eksklusif identik dengan hotel.

"Kos-kosan dan hotel, ini harus diatur lebih lanjut. Kos-kosan eksklusif ini, terkait AMDAL harus memiliki luas 10.000 M persegi,"

Rizki menambahkan pengelolaan kos eksklusif sebagai usaha memerlukan izin lingkungan dan izin usaha.

Hal ini untuk meminimalisir masalah baru, baik dari segi lingkungan dan sosial setempat.

"Ini efeknya juga tinggi, terkait yang kultur berubah, merembet ke masalah sosial dan lainnya," kata Rizki. |Winda Efanur FS|

back to top