Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

UGM tidak takut diancam tenaga pendidikan

UGM tidak takut diancam tenaga pendidikan

Jogja-KoPi│ “Ini perjuangan bersama mengapa diancam, mengapa diteror, kami tidak memiliki kuasa dalam menurunkan uang, yang memiliki kuasa adalah kementrian,” ungkap Budi Santoso Wignyosukarto, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset UGM, Senin (18/4) saat mengklarifikasi terkait masalah Tukin tenaga kependidikan UGM yang bertempat di Fortakgama UGM.


UGM tidak takut terhadap ancaman tendik yang akan melakukan mogok kerja pada tanggal 2 Mei 2015. Ini dikarenakan mereka tidak memiliki kuasa apapun dalam menurunkan uang tunjangan kinerja. Menurut Budi Santoso tidak ada gunanya menteror universitas, karena universitas tidak memiliki kuasa untuk penurunan tunjangan kinerja. “Ini adalah perjuangan bersama, mengapa ada ancaman, teror, kita berjuang bersama kok malah diancam,” kata Budi Santoso.

Mogok kerja sendiri telah diatur dalam BP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS bahwa PNS dilarang menghalangi tugas kedinasan. Menurut Budi Santoso, apabila menghalangi tugas kedinasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang ada dalam pasal 7 dan dijelaskan kembali dalam pasal 12, sanksi untuk mogok kerja adalah sanksi disiplin ringan, seperti tidak naik jabatan selama 2 tahun atau diturunkan jabatannya 1 tingkat,” papar Budi Santoso.

“Kami menyarankan jangan sampai menghalangi tugas kedinasan, harusnya malah bekerja sama untuk mencapai tujuan bukan malah memberikan ancaman,” tambahnya.

back to top