Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Permendikbud menghapus sistem diskriminatif dari sekolah

Permendikbud menghapus sistem diskriminatif dari sekolah

Jogja-KoPi|Berkaitan dengan rencana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya (Permendikbud) terbaru pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), Komite Hak Difabel mengatakan Permendikbud ini akan menghapus sistem diskriminatif dari sekolah .

Permendikbud yang dimaksud adalah Peraturan menteri no 17 tahun 2017 tentang PPDB yang Akuntabel , Obyektif dan tidak Diskriminatif. Ada 4 point pertimbangan PPDB dengan keutamaan pertama Jarak, diikuti Umur, SHUMN, dan terakhir Prestasi.

Ketua Komite, Setyo menilai ketentuan ini dapat menghapus diskriminatif sekolah dan menguntungkan PPDB difabel dan PPDB non difabel. Ia juga melanjutkan permendikbud ini juga dapat mempercepat wacana sekolah inklusif.

"Kalo diterapkan dengan baik ,maka tidak akan ada lagi yang namanya sekolah favorit .Ketika terjadi persoalan favorit, itu kan pendidikan menciptakan gap padahal seharusnya pendidikan menutup gap. Bagi difabel Permendikbud ini akan sangat menguntungkan,"katanya saat diwawancarai di Kantor Komite Hak Difabel DIY,Senin (19/6).

Ia juga menuturkan terkait wacana pendidikan inklusif yang dicanangkan oleh Pemda DIY, dimintanya Pemda untuk berani menyampaikan pencapaian inklusif Paripurna.Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana kemajuan pendidikan inklusif di DIY.

Menurutnya pendidikan inklusif juga seharusnya sudah melekat pada diri pemerintahan dan masyarakat melalui konsep bhineka tunggal ika. Hal inilah yang seharusnya menjadi acuan untuk menerima difabel dan menciptakan kondisi inklusif.
"Bagaimana mengajarkan itu metodologis,seharusnya mereka sudah menerima jika patuh dan konsisten pada kebhinekaan kita,"lanjutnya.

Sementara itu berkaitan dengan PPDB 2017/2018, Kasi Pendidikan Luar Biasa Dikpora DIY Purwadi mengatakan peraturan penerimaan sekolah SMA,SMK ,SLB DIY juga sudah menerapkan asas yang sama yaitu Obyektif dan tidak diskriminatif sesuai dengan permendikbud.

Ia juga menginformasikan setiap sekolah SMA reguler juga harus menyediakan kuota maksimal 4 anak difabel per kelas dan rombongan kelas (Rombel) pada PPDB.Pihaknya juga akan terus menerapkan sistem PPDB tanpa memandang difabel atau non difabel.

"Penerimaan peserta didik baru menengah atas, itu harus obyektif dan tidak diskriminatif, semua syarat dan ketentuannya sama tidak berubah dan tidak memandang siapapun,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top