Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Perda tentang difabel di DIY masih tak berfungsi

Perda tentang difabel di DIY masih tak berfungsi
Jogja-KoPi|Setelah tiga tahun diberlakukannya Perda DIY no 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Komite Hak Difabel masih menemukan pengaduan masalah yang menyangkut hak difabel.
Ketua Komite,Setyo menerangkan aduan hak difabel ini meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, kesehatan, dan mobilitas. Setyo juga menyebut masih ada temuan beberapa fasilitas transportasi di DIY tidak mendukung mobilitas Difabel.
 
"Hak aksesibilitas dan mobilitas ini dirasa sangat krusial bagi difabel agar mencapai kesejahteraan dalam menjalani hidup. Persoalan penyelesaian mobilitas ini yang selalu kita dorong untuk bisa terealiasasikan, seperti beribadah saja,Difabel masih terhalang mobilitasnya,'terangnya saat Jumpa pers di Angkringan Kota Baru,Rabu (24/5).
 
Setyo menjelaskan Perda DIY no 4 tahun 2012 yang ditetapkan oleh Pemda DIY pada bulan Mei tahun 2014 masih jauh dari kata terealisasikan untuk masyarakat difabel DIY. 
 
Setyo menegaskan lewat perda inilah seharusnya pemerintah setidaknya dapat menjalankan beberapa kebijakan-kebijakan untuk memenuhi hak masyarakat difabel.
 
Sementara itu,perwakilan Asisten perwakilan daerah (Asekda)Pemerintah dan Kesejahteraan DIY, Budi Astuti mengatakan Perda no 4 masih berada di Biro hukum untuk ditelaah lebih lanjutnya. 
 
Perda DIY no 4 ini akan disempurnakan dan disesuaikan dengan Undang -undang disabilitas yang baru no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
 
Berkaitan dengan permasalahan sarana dan prasarana bagi difabel,Perwakilan Asekda administrasi Umum, Hariyanto mengatakan akan terus mendukung pemenuhan hak disabilitas. Seperti pembuatan akses jalan khusus difabel ditempat pertemuan, kamar mandi khusus difabel, dan seluruh kegiatan kantor DIY harus mendukung aksesibilitas bagi Difabel.
 
"Jangan sampai difabel dikesampingkan,kami akan menindak lanjuti perda DIY dalam mendukung kegiatan yang melibatkan masyarakat difabel,"kata Hariyanto.
 
Pemerintah juga tidak memungkiri adanya kekurangan saat melaksanakan Perda DIY no 4 seperti Ramp pada bus Transjogja yang sampai saat ini masih kurang mendukung mobilitas penyandang disabilitas. Asekda Perekonomian dan pembangunan,Gatot Saptadi pun berkomitmen akan membangun fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas.
 
"Dalam sektor ekonomi dan pembangunan kata sudah membuat komitmen kedepannya malioboro akan berbasis disabilitas, sepeti mempertimbangkan kemiringan jalan,besi dan WC yang sedang dibangun berbasis disabilitas,"terang Gatot.
 
Gatot juga meminta kepada komite hak difabel agar terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kerja pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas yang sampai saat ini dirasanya kurang maksimal
 
"Kenapa tidak maksimal itu karena kita (pemerintah) tidak mengetahui permasalahan disabilitas hingga rinci, sehingga kita membutuhkan komunikasi lanjut terkait permasalahan pemenuhan hak ini," pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top