Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Sleman-KoPi| Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) mengkritik perlakuan Pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan difabel. Lewat Sigab,salah satu OPD di DIY, menyampaikan bahwa pengurusan permasalahan difabel selalu penyelesaian dengan Kementrian Sosial,Kemensos.

"Selama ini kita kalau audiensi dengan kementrian lainnya (seperti Kemenkumham,Kemendikbud,Kemenkes),pasti disuruh larinya ke Kementrian Sosial,jadi mereka (Kementrian ) menganggap kalau persoalan difabel pasti penyelesaiannya dikaitkan lewat Kementrian Sosial,"ujar Ipung,Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab,saat ditemui di Kantor Sigab,Selasa (15/8).

Ia mengatakan kebijakan dan sikap seperti ini tidaklah benar dalam menyikapi permasalahan penyandang Disabilitas. Menurutnya, seharusnya setiap kementrian mengurus semua aspek masalah difabel sesuai lembaganya.

"Semisal masalah kesehatan ya harusnya ke kemenkes, hukum ya kemenkumham, pendidikan ya ke kementrian pendidikan,"ucapnya.

Tak hanya itu,Ipung juga mengimbuhkan pembagian kerja kementrian ini juga membantu memperjelas anggaran dan tanggung jawab pemerintah bagi penyandang disabilitas. Pasalnya ia menemukan bahwa saat ini semua anggaran difabel diurus tunggal oleh Kemensos.

Oleh karenanya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU. No.8 Tahun 2016 saat ini, Ia berharap agar pemerintah mulai melibatkan lintas kementrian dalam mengurus hak penyandang disabilitas.

Tertuang dalam tujuh desakan Sigab poin keenam, Sigab ingin Kemensos hadir sebagai pengkoordinir sebagai tim pemangku kebijakan saat menyusun RPP turunan UU.no.8 Tahun 2016.

"Kami inginnya Kemensos sebagai pengkoordinir atau team stakeholdernya penyusunan RPP ini,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top