Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pengidap HIV/AIDS pendatang belum mendapat layanan bagus BPJS

Pengidap HIV/AIDS pendatang belum mendapat layanan bagus BPJS

Jogja-KoPi| Dr. Ignatius Proptoraharjo peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM mengatakan pengidap HIV/AIDS dan pecandu narkoba pendatang dari luar Yogya belum mendapatkan pelayanan secara maksimal BPJS. Namun secara umum kemudahan bagi masyarakat telah diberikan lewat Puskesmas dan rumah sakit - rumah sakit.

Menurut Ignatius dari sisi suplayer, layanan BPJS memberi hambatan yang cukup serius. Dari pembiayaan, administratif, mekanisme itu menghambat orang untuk datang kesana.
"Sebaiknya pihak pelayanan sebisa mungkin mengurangi sisi normatif agar pengidap HIV/AID dapat memperoleh fasilitas BPJS secara maksimal," ujar Dr. Prapto

Mekanisme dasar pelayanan BPJS adalah dengan menunjukan KTP (masyarakat lokal) untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal. Tapi bagi masyarakat pendatang baik pengidap HIV/AID dan Pecandu Narkoba, pasti merasa terdeskriminasi dengan peraturan pelayanan dari pemerintah yang seperti itu.

Menurut Dr. Ignatius Prapto, "Hanya masyarakat berKTP lokal lah yang dapat menikmati pelayanan secara maksimal.”

Dr. Ignatius Praptoraharjo ketika ditemui mengatakan ketimbang mekanisme Identitas diri menjadi faktor penghambat untuk mendapatkan pelayanan BPJS secara maksimal, lebih baik dihilangkan saja.

LSM maupun komunitas peduli HIV/AIDS dan Narkoba meminta pemerintah untuk menetapkan adanya Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos). Harapannya teman-teman dari luar Yogja yang teridikasi HIV/AIDS dapat terbantu dalam penyembuhan di rumah sakit maupun tempat rehabilitasi. "Jamkesos sangat membatu teman-teman yang kelompok populasi kunci, khususnya mereka yang tidak mempunyai KTP lokal,"kata Dr. Prapto.

Di Yogyakarta Jamkesos sangat membantu termasuk untukk kelompok WTS, dan Waria ketika mengidap HIV/AIDS. Kegiatan LSM dan komunitas lainnya salah satunya untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan kelompok populasi tentang HIV/AIDS, bekerja sama dengan KPA yang ikut serta menjadi koordinator sebagai kunci utama untuk memberi dukungan dan koordinasi tentang penanggulangan HIV/AID dan pecandu Narkoba.

Dorongan LSM dan Peneliti untuk membantu dengan mengirim surat ke Pusat Pembiayaan Negara, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan dalam pembiayaan melalui BPJS untuk kelompok pelaku kunci dan pengidap narkoba. |Cucuk Armanto|

back to top