Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Panwas Yogyakarta mendorong PNS netral dalam pilkada

Panwas Yogyakarta mendorong PNS netral dalam pilkada

Jogja-KoPi| Panwas Kota Yogyakarta menyampaikan surat himbauan kepada Walikota agar senantiasa menegakkan ketentuan undang-undang. Begitu pula bagi penjabat daerah yang berniat maju sebagai calon peserta dalam pemilihan Walikota/ Wakil Walikota didesak untuk mematuhi ketentuan netralitas ASN dan tidak menempatkan ASN pada posisi yang dilematis.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ujung tombak pemerintah dalam mengawal demokrasi. Posisi ASN dalam proses peyelenggaraan pilkada harus netral dan tidak berpihak, ketentuan tersebut tercantum dengan jelas dalam Surat Edaran bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 yang menegaskan Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Larangan ASN memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pilkada juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (b) dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN. Ketentuan lebih jelas tentang netralitas ASN dan sanksinya terdapat dalam Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan bahwa PNS dilarang:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta; (penjelasan : bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana).
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Ketegasan itu perlu dilakukan oleh atasan ASN, karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas akan dijatuhi tindakan tegas dan ancaman jenis hukuman berupa sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN/PNS.

 

back to top