Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Panwas Yogyakarta mendorong PNS netral dalam pilkada

Panwas Yogyakarta mendorong PNS netral dalam pilkada

Jogja-KoPi| Panwas Kota Yogyakarta menyampaikan surat himbauan kepada Walikota agar senantiasa menegakkan ketentuan undang-undang. Begitu pula bagi penjabat daerah yang berniat maju sebagai calon peserta dalam pemilihan Walikota/ Wakil Walikota didesak untuk mematuhi ketentuan netralitas ASN dan tidak menempatkan ASN pada posisi yang dilematis.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ujung tombak pemerintah dalam mengawal demokrasi. Posisi ASN dalam proses peyelenggaraan pilkada harus netral dan tidak berpihak, ketentuan tersebut tercantum dengan jelas dalam Surat Edaran bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 yang menegaskan Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Larangan ASN memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pilkada juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (b) dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN. Ketentuan lebih jelas tentang netralitas ASN dan sanksinya terdapat dalam Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan bahwa PNS dilarang:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta; (penjelasan : bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana).
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Ketegasan itu perlu dilakukan oleh atasan ASN, karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas akan dijatuhi tindakan tegas dan ancaman jenis hukuman berupa sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN/PNS.

 

back to top