Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Otoritas pajak Kulon Progo berencana naikkan NJOP di tahun 2018

Otoritas pajak Kulon Progo berencana naikkan NJOP di tahun 2018

Wates-KoPi|Kabid Pajak Kulon Progo, Marsi mengatakan NJOP khusus Kulon Progo sangat rendah dibandingkan wilayah lainnya di Yogyakarta.

Pasalnya, Marsi menemukan beberapa desa di Kulon Progo tanah dijual dengan harga yang sangat murah. Seperti di Samigaluh dan Kokap tanah di jual dengan harga Rp5.000 per meter. Menurutnya harga tanah terendah sesuai NJOP seharusnya berjumlah Rp20.000 sampai Rp30.000 per meter.

“Mungkin karena daerah tersebut sulit dijangkau dan curam karena didaerah pegununan, harga tanag dijual lima ribu tersebut. Namun tanah tidak didapat dibeli dengan harga itu karena harga tanah minimal 30 ribu permeter,”katanya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulon Progo, Kamis (13/4).

Sementara efek yang ditimbulkan pajak PBB Kulon Progo menjadi rendah, dan pembangunan daerah menjadi terhambat.
Menurutnya jika jarak antara NJOP dengan harga tanah pasaran terlalu jauh, maka acuan harga tanah ditawarkan oleh penjual tanah dapat menjadi tidak jelas dengan nilai tanah yang di miliki DPPKA.

Marsi juga menjelaskan penyebab NJOP yang rendah adalah tidak adanya pembaharuan tetapan NJOP selama 3 tahun belakangan. NJOP yang di gunakan DPPKA daerah Kulon Progo masih menggunakan rujukan NJOP dari pengelola pajak pemerintah pusat, KPP Pratama dari tahun 2014.

DPPKA sendiri baru melakukan pembaharuan NJOP di 40 desa dari total 87 desa dan 1 kelurahan di Kulon Progo selama 2014-2017. Marsi mengatakan seharusnya pembaharuan ini dilakukan setiap 3 tahun sekali namun sampai tahun 2017 tidak perubahan NJOP yang signifikan di Kulon Progo.

Sebagai langkah antisipasi dari NJOP dan pajak PBB yang dirasa terlalu rendah, pihaknya akan bekerja sama dengan UGM sebagai pihak ketiga untuk menetapkan NJOP 2018 untuk seluruh desa dan kelurahan di Kulon Progo. Marsi berharap lewat pihak ketiga ini, NJOP 2018 dapat memberikan tetapan harga yang sesuai terkait dengan harga tanah.

“Lewat analisis pihak ketiga, setidaknya kita tidak subjektif dalam menetapkan NJOP, nantinya mereka dapat memberikan ketetapan harga yang sesuai dengan letak, lokasi dan posisi tanah," jelasnya.

Setelah mendapat analsis pihaknya akan mengajukan alternatif tersebut ke Bupati Kulon Progo untuk mendapatkan persetujuan apakah NJOP 2018 akan dinaikkan atau tidak.

Namun melihat tidak adanya perkembangan yang menyeluruh selama tiga tahun terakhir, dirinya yakin NJOP akan dinaikkan agar sesuai dengan harga pasar.

Meskipun demikian, untuk beberapa wilayah seperti pegunungan tidak akan mengalami kenaikan yang tinggi karena masih menyesuaikan lokasi.

Meskipun harga tanah sebenarnya disepakati oleh penjual tanah dan pembeli. Tetapi, setidaknya dengan kenaikan NJOP maka DPPKA dapat memberikan acuan nilai tanah yang jelas.Demikian Marsi mengatakan.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top