Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Minimnya calon perempuan dalam pilkada

Minimnya calon perempuan dalam pilkada

Jogja-KoPi| Jumlah calon perempuan yang mengikuti pilkada 2017 sangat minim. Tercatat hanya 7,3 % atau 45 perempuan dari 620 calon yang tersebar di 101 wilayah dari 7 provinsi. Data ini diungkap Yayasan Satu Nama dalam diskusi "Menguatnya Patriakisme Politik di Pilkada 2017" bersama KPUD Yogyakarta di Gedung KPUD DIY kota , Kamis (9/2).

Nunung dari Yayasan Satu Nama mengatakan calon perempuan diberatkan dengan tidak adanya UU Pilkada yang dapat mendorong semangat kaum perempuan mengikuti pilkada. Berbeda dengan UU pemilu yang mewajibkan partai politik untuk menominasikan minimal 30% kuota untuk calon perempuan.

"Untuk undang-undang pilkada, tidak ada affirmative action yang mendorong perempuan untuk maju ke pilkada, berbeda dengan UU Pemilu yang mewajibkan partai politik menominasikan 30% kuota untuk perempuan," ujarnya.

Selain undang undang, partisipasi kaum hawa juga tergantung pada keinginan politik dari partai politik. Nunung berpendapat sebuah Partai politik jika punya kehendak atau perspektif gender maka parpol akan mendorong calon perempuan untuk maju ke pilkada.

"Namun untuk parpol sendiri saya tidak yakin jika mereka mendorong calonnya untuk maju sehingga kita harus melihat bagaimana teknis pemilihan, klasifikasi dan lain-lain dari parpol tersebut," ujarnya.

Selain dari parpol, individu juga sangat berperan dalam pilkada. Nunung menilai untuk pilkada sendiri lebih bergantung pada individu calon bukan partai pengusung. Sehingga beberapa faktor seperti elektabilitas, popularitas, finansial, kedekatan politik, serta basis sosial penting berada dalam diri kaum perempuan.

"Calon sendiri diusung jika perempuan memiliki peluang yang besar," jelas Nunung.

Berangkat dari permasalahan itu, Yayasan Satu Nama bersama dengan beberapa organisasi yang memiliki perspektif gender yang sama akan membentuk advokasi dan hukum yang akan meningkatkan partisipasi politik dari kaum hawa.

Nunung menjelaskan negara di luar Indonesia memiliki perspektif gender yang kuat sehingga mampu mendorong partisipasi dari kaum hawa.

"Seperti di Skandinavia saja, disiapkan kursi 40% untuk pencalonan pemimpin, sementara pemilu Indonesia hanya memberikan minimal 30%, tapi hanya calon bukan kursi," paparnya.

Selain aspek hukum,untuk pencalonan pilkada sendiri juga perlu dilihat dari individu apakah memang bersedia untuk maju atau tidak, karena hampir mayoritas nanti pemimpin secara disadari atau tidak, kaum Adam akan menguasai kancah perpolitikan entah itu di pilkada atau pemilu. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top