Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Mengungkap Klaten setelah OTT Sri Hartini

Mengungkap Klaten setelah OTT Sri Hartini

Jogja-KoPi| Kabupaten menjadi sorotan publik secara nasional, setelah Bupati Klaten, Sri Hartini ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Tertangkapnya Sri Hartati kemudian mendorong banyak pihak untuk mendiskusikan persoalan Klaten.

Dalam diskusi Transparansi Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Klaten di Restaurant Cupuwatu, Yogyakarta (9/2) yang dihadiri Pukat UM, BEM UNWINDA, Amarta Institute serta Tribuns Jogja persoalan Klaten dibongkar.

Yoga, wakil BEM UWINDA mengungkapkan pemerintah Kabupaten Klaten sangat lemah dalam transparansi. Menurutnya Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum dilaksanakan. Masyarakat masih sulit mendapatkan akses informasi yang benar.

"Kasus-kasus Klaten sendiri berkutat dimasalah administrasi yang tidak transparan," jelasnya.
Yoga menemukan ketidaksesuaian penyusunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan praktiknya di lapangan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada penyelewengan PAD.

"Semisal dalam permasalahan parkir, diterapkan harga parkir Rp 500, namun di lapangan bayarnya 1000 sampai 2000, berarti ada kebocoran di sini, belum lagi kasus penggusuran PKL, "katanya.

Sementara Sulistyono dari Tribun Jogja menyampaikan perspektif media. Menurutnya Klaten kurang terbuka sehingga wartawan sulit mendapat informasi. Jumlah agen koran di Klaten sendiri hanya berjumlah 15 agen. Selama hampir 20 tahun, PAD Klaten terhenti dan tidak ada kenaikan yang signifikan, sehingga Klaten dirasa kurang menarik untuk diliput oleh media.

Di sisi lain, Sulistyono beranggapan justru ada persoalan yang menarik untuk digarap yaitu menyoroti soal pendapatan daerah yang terlihat mandeg menyusul kasus-kasus korupsi para bupatinya. Hal ini terbukti dengan hancurnya dinasti pasutri Bupati Klaten yang sudah berkuasa selama kurang lebih 20 tahun. Kasus OTT KPK tahun 2016 lalu menjadi tabir pembuka kemungkinan korupsi yang masif di Klaten.

"Pada tahun 2012, pendapatan Klaten itu hanya 1,4 triliun dan pada tahun 2017 itu cuman satu koma sekian, tidak sampai 2 triliun," jelas Sulistyono.

Sementara itu, Pukat UGM sendiri sebenarnya telah mencium aroma korupsi di Klaten sebelum kasus OTT KPK tahun 2016. Hifdzil Alim mengatakan kecurigaan itu muncul karena adanya laporan dari LSM Klaten.

"Sebelum OTT tahun 2016, konstruksi skandal di Klaten sudah menjalar-jalar ke berbagai tubuh pemerintahan Klaten," ujar Hifdzil Alim.

Sedangkan Nila dari Amarta Institute mengatakan pendapatan Klaten ditopang oleh sektor air yang berada di Cokro. Perusahaan besar Danone hanya mengksploitasi air sebagai industri. Sementara masyarakat justru tidak mendapatkannya dan hanya menikmati air keruh seperi kasus di Sukabumi.

Kecurigaan juga muncul adanya hubungan pejabat dengan perusahaan raksasa Danone. Danone sendiri mendirikan pabrik di Klaten dikenai pajak dan sumbangan. Masyarakat hampir tidak merasakan manfaat dari pajak Danone.

"Danone ini sudah masuk sejak dinasti bupati 20 tahun dimulai, pada saat itu Danone merupakan perusahaan kelima terbesar, namun saat Danone ada di Klaten, perusahaan Danone berada diperingkat 2, pendapatan Aqua sebelum dipotong pajak itu lebih dari 4 triliun, namun PAD Klaten hanya 200 milyar," kata Nila. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top