Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Memprotes korupsi tiga aktivis ditahan polisi

Memprotes korupsi tiga aktivis ditahan polisi

Gunung Kidul-KoPi| Tiga aktivis antikorupsi ditahan polisi dengan tuduhan perusakkan infrastruktur desa. Para aktivis ini dilaporkan oleh Kepala Desa Dadapayu Gunung Kidul yang sebelumnya diprotes warga karena dugaan korupsi.

"Ini murni kriminalisasi dari kepala desa untuk membungkam daya kritis warga karena menurunkan kepala desa" kata Emanuel Gobay dari LBH Yogkarta, Kamis (23/2).

LBH menemukan kejanggalan kasus ini seperti aduan warga kepada Bupati Gunungkidul yang tidak ditanggapi, serta aduan pungli kepada Polres Gunungkidul yang sampai sekarang belum direspon. Emanuel menilai pemerintah kurang tanggap dalam merespon pungutan liar yang berujung kriminalisasi.

"Kami LBH mempertegas lagi apabila tindakan pungli ditangani terlebih dahulu maka tidak akan ada kriminalisasi,lebih nyata lagi pelapor nya adalah kades, pemerintah Gunungkidul kami nilai kurang cepat dalam menangani kasus pungli,"jelasnya.

Ketiga aktifis  masih mendekam di ruang tahanan sejak 24 Desember 2016. Padahal warga sudah berupaya untuk membebaskan tiga warga tersebut. Salah satunya dengan mediasi bersama kepala desa yang terduga sebagai pelaku pungli.

Kronologi

Menurut Emanuel, kasus ini dimulai pada September 2016 ketika adanya pelantikan 5 kepala dusun baru. Lima dusun tersebut Ngalang Ombo, Senduku, Kauman,Karang Tengah, serta Omahan.

Sesuai laporan warga, kepala desa diduga telah melakukan pungutan liar dengan meminta iuaran dengan dalih untuk pelantikan.

Uang saat itu terkumpul 27 juta rupiah. Setelah itu kepala desa kembali menarik dana pada kepala dusun sebesar 5 juta rupiah setiap orang. Uang itu merupakan kebutuhan untuk surat pengangkatan.

"Kepala desa menahan SK selama 15 hari bila tidak membayar," kata Harry Dwi Wahyudi, tokoh di Kecamatan Semanu.

Kepala desa juga menarik setiap dusun 500 ribu rupiah untuk pengukuran tanah bengkok.

Aksi turunkan Kades

Dengan dugaan korupsi tersebut, warga kemudian melakukan aksi untuk menurunkan kepala desa. Aksi tersebut berakhir dengan kekecewaan dan peruskan kantor kepala desa di bulan Desember 2016.

"Kami waktu itu menuntut agar kantor desa disegel karena kepala desa sampai bulan Oktober masih menjabat sebagai kades, tidak hanya itu, selain kegiatan kantor desa berjalan seperti biasa, kami menemukan spanduk yang kami pasang, sudah diturunkan. Karena tidak ada yang mengaku serta kades yang tidak terlihat maka kami kecewa dan merusak sebagian infrastruktur," cerita Herman warga Dadapayu.

Akibatnya tiga orang aktifis atas nama Danar Husada,Dwi Handung Prasetyo, dan Sunarto ditangkap atas tuduhan provokasi. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top