Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Lima PNS masuk dalam tim TPTGR Yogyakarta

Lima PNS masuk dalam tim TPTGR Yogyakarta

Jogja-KoPi| Pemerintah Wali Kota Yogyakarta melantik 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017.

Kelima PNS tersebut Dra. Rr. Titik Sulastri, Drs. Wahyu Widayat, MSc., MM, Drs. Kadri Renggono, MSI, Drs Maryoto, MM, dan Basuki Hari Saksono, SH. Kelima PNS tersebut dilantik oleh Pejabat Walikota, Sulistyo di Ruang Yudistira, Balai Kota, Senin (27/3).

Dalam sambutannya, Sulistyo menyampaikan bahwa kerja dari tim Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) dirasa sangat berat karena tim tersebut harus mengecek dan menindak antar sesama anggota PNS. Yang selanjutnya TPTGR akan menindak antar sesama PNS yang terbukti melakukan kegiatan yang merugikan keuangan daerah.

"Nantinya TPTGR akan menindak pihak yang terbukti melakukan perbuatan pelanggaran, merusak inventaris, menipu,dan lain sebagainya yang merugikan keuangan daerah," jelasnya saat mengisi sambutan, Senin (27/2)

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota nomor 136 tahun 2017, tugas dari TPTGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Walikota Yogyakarta dalam penyelesaian kerugian daerah.

Meski kerja dari TPTGR terlihat seperti inspektorat daerah, Kadri Renggono, Sekretaris dari TPTGR menjelaskan ada perbedaan di antara dua lembaga tersebut. Inspektorat bekerja dalam mengawasi jika ditemukan kerugian dalam daerah. Inspektorat Daerah akan mengaudit temuan tersebut dan TPTGR terjun dalam menangani kasus tersebut.

"Inspektorat atau BPK akan mengaudit jika ada kerugian daerah, kita yang akan bertugas dalam mengeksekusi temuan tersebut, sehingga eksekusi setelah ada audit."

Kerja dari TPTGR sendiri hanya berlangsung selama satu tahun. Namun Kadri Renggono menekankan dalam waktu satu tahun tersebut, TPTGR akan menindaklanjuti setiap temuan kasus yang ada. Jika dalam waktu satu tahun temuan tidak dapat ditindaklanjuti, maka akan dibuat laporan untuk TPTGR.

"Laporan tersebut akan melanjutkan tindak lanjut dari kasus yang berada pada periode pembentukan TPTGR sebelumnya, sehingga temuan tersebut tidak ditinggalkan begitu saja," jelas Kadri. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top