Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

LBH Yogyakarta: UUK menjadi alat bagi tambang pasir besi Kulon Progo

LBH Yogyakarta: UUK menjadi alat bagi tambang pasir besi Kulon Progo

Jogja-KoPi| Undang-undang Keistimewaan (UUK) dinilai sebagai cara untuk mendesak rakyat melepaskan tanahnya demi terwujudnya proyek-proyek yang direncanakan pemerintah DIY.

Beberapa warga petani Desa Karangwuni, Kulonprogo adalah contoh korban UU Keistimewaan karena menolak pembangunan penambangan pasir besi di Kulonprogo. Demikian siaran pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta (29/12).

LBH Yogyakarta menjelaskan bahwa lahan–lahan garapan mereka diklaim sebagai bagian dari tanah Paku Alam Ground (PAG) yang seluas 504.434 m2. Menurut keterangan LBH di penghujung tahun 2015 Paku Alaman mendaftarkan lahan-lahan garapan mereka di kantor pertahanan Kulon Progo untuk memperoleh Hak Sertifikat, hal ini jelas untuk mendesak ruang hidup para petani agar merelakan lahannya demi usaha tambang yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

LBH Yogyakarta juga menilai bahwa tindakan Kantor Pertahanan Kabupaten Kulon Progo menfasilitasi pendaftaran tanah Paku Alam Ground yang diajukan oleh Kadipaten Paku Alaman tidak dapat dibenarkan, karena sampai hari ini Perdais yang mengatur kaitannya dengan pertahanan belum disahkan.

Oleh karena itu LBH Yogyakarta akan terus mendampingi beberapa petani warga Karangwuni tersebut yang juga sebagai anggota PPLP (Paguyuban Petani Penggarap Lahan Pantai), untuk mengajukan keberatan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Kulon Progo atas proses pendaftaran tanah PAG oleh pihak Kadipaten Paku Alaman atas tanah yang sudah di garap dan dikuasai oleh warga sejak sekian lamanya.

"Faktanya semenjak tahun 1984 di DIY telah diberlakukan secara penuh UUPA dengan Keputusan Presiden Nomer 33 tahun 1984 tentang keberlakuannya secara penuh UUPA di DI Yogyakarta." Jelas LBH Yogyakarta.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 66 tahun 1984 tentang keberlakuannya UU No 5 Tahun 1960 di Profensi DIY. Dengan ketentuan tersebut jelas telah menghapus atau mengakhiri rezim tanah-tanah swapraja baik milik kesultanan maupun Paku Alaman pada era Gubernur Yogyakarta HB ke IX, karena sudah tidak cocok lagi dengan semangat UUPA yang anti domein verklaring."

Sesuai UUPA diatas dapat dinyatakan bahwa para petani sebagai pihak yang lebih berhak atas tanah lahan pertanian, karena sesuai yang diatur dalam UUPA tanah itu mempunyai fungsi sosial, bahwa tanah lebih diperioritaskan kepada yang membutuhkan yaitu dari golongan ekonomi rendah khususnya para petani. |Cucuk Armanto|

back to top