Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas minta Pemerintah penuhi hak mobilitas difabel

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas minta Pemerintah penuhi hak mobilitas difabel

Jogja-KoPi| Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY meminta Pemerintah memenuhi hak mobilitas difabel dengan meberikan kemudahan aturan dan layanan bagi pengendara difabel.

 

Kemudahan aturan dan layanan bagi pengendara difabel merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi untuk menunjang mobilitas difabel. Namun, hingga saat ini mobilitas penyandang disabilitas atau difabel masih dibatasi ruang geraknya dengan aturan dan layanan yang tidak aksesibel.

Wahyu Triwibowo, anggota Edukasi difabel dalam Forum Group Dicussion (FGD) yang diadakan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas bersama Dirlantas Polda DIY dan Dinas perhubungan bertempat di Ruang Yudistira Balaikota Yogyakarta, Senin(10/4), mengatakan bahwa seharusnya difabel mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh kebebasan mobilitas atau ruang gerak di muka umum dan di jalan raya tanpa dibatasi aturan dan layanan yang tidak aksesibel.

“Kami seharusnya mendapatkan hak yang sama dalam mobilitas, tapi kami disulitkan dengan aturan dan layanan yang tidak aksesibel, seperti sulitnya mendapatkan SIM khusus Difabel. Ujian teori dan pengunguman semuanya menggunakan suara, dan itu menyulitkan difabel”, jelasnya.

Wahyu berharap agar pembuatan SIM dipermudah. Selain itu ia juga berharap agar pengendara difabel diberi stiker khusus yang menunujukkan mereka penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, dia juga berharap agar kenderaan khusus yang dimodifikasi bagi difabel agar segera terealisasi dan dapat lolos uji kelayakan di Dinas Perhubungan.

Menanggapi hal tersebut, AKBP Tb.M Faisal R, Dirlantas Polda DIY, akan meneruskan permasalah SIM tersebut kepada atasannya.

“Permasalahan pada ujian teori ini akan kita sampaikan ke atasan, harapannya dari Forum diskusi ini bisa diterima masukkannya,”kata Faisal.

Sementara itu Rizky Budi Utomo, Kepala BidangTransportasi Darat dan Perkotaan, Dinas Perhubugan DIY, menyampaikan sampai saat ini belum ada masukkan rencana kenderaan khusus difabel yang ditunjukkan ke Dinas Perhubungan. Ia juga meminta agar segala masukan ini dapat dibicarakan lebih lanjut sehingga dapat dibawa Ke Kementrian Perhubungan pusat.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top