Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Jaringan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta tuntut perbaikan pendidikan

Jaringan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta tuntut perbaikan pendidikan

Jogja-KoPi| Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Yogyakarta yang terdiri dari berbagai LSM pendidikan di Yogyakarta menuntut pemerintah untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia.

Tenti Novari Kurniawati, Coordinator for Economic, Social, and Cultural Rights Based Budget Advocacy Division IDEA, mengatakan dana yang digunakan untuk pendidikan sudah besar namun belum ada output yang berarti.

“Input yang dikeluarkan hampir 500 trilyun, namun output kualitas pendidikan masih banyak persoalan. Harus dipastikan input dan outputnya. Mekanisme dan pengalokasian pendanaan pendidikan haruslah tepat”, jelasnya saat konferensi pers di kantor Pukat, Selasa (2/5).

Alokasi dana pendidikan dalam APBN tahun 2016 sendiri mencapai 419,2 Trilyun, dengan pembagian anggaran yang dikelola pemerintah pusat Rp 146,3 Trilyun dan anggaran yang dikelola pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 267,9 Trilyun.

Namun, pada kenyataannya masih banyak masalah dalam pendidikan, terutama masalah dana yang menyebabkan anak putus sekolah dan tidak sekolah.

Yuliani, Sekjend Sarang Lidi mengatakan masalah pendidikan saat ini dikarenakan kesalahan pemerintah yang memberikan kelaluasan dan otonomi kepada sekolah untuk mengatur anggaran, termasuk menarik sumbangan. Namun pada kenyataanya arti sumbangan lebih dekat dengan pungutan.

“Sumbangan yang ditarik sekolah kepada orang tua murid lebih dekat dengan pungutan, ditentukan besaran jumlah dan waktunya. Kalau gak tepat waktu ya ditahan ijazahnya,” jelasnya.

Di sisi lain, sekolah tidak pernah memberikan transparansi dana sumbangan. Pertanggungjawaban dana sumbangan berbeda dengan dana BOS/DAK.

“Sekolah tidak pernah memberikan transparansi dana sumbangan, kalau ada yang menanyakan justru mendapatkan intervensi,” ujar Yuliani.

Untuk itu Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyerukan kepada pemerintah untuk menjadikan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun sebagai agenda riil, alokasi dana pendidikan digunakan sebaik mungkin sehingga hak dasar warga negara dalam pendidikan dapat dipenuhi.

Selain itu, meminta pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam kasus-kasus pungli dan korupsi dalam pendidikan, dan menghentikan praktek-praktek pungutan dan sumbangan pendidikan yang memberatkan masyarakat.

Mereka juga menolak adanya pungutan yang dilegalkan dengan adanya PP Nomor 48tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta meminta pemerintah merevisi peraturan tersebut.

back to top