Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

“ICM usulkan ke Badan Pembina dan Badan Pengurus YLBHI, PAKTA MUNIR bagi calon terpilih Pemimpin YLBHI-LBH”

“ICM usulkan ke Badan Pembina dan Badan Pengurus YLBHI, PAKTA MUNIR bagi calon terpilih Pemimpin YLBHI-LBH”

Jogja-KoPi| Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta melalui Direkturnya Tri Wahyu menyesalkan dugaan perubahan haluan perjuangan mantan Direktur LBH Yogyakarta 2 periode (2005-2008 dan 2008-2012), Irsyad Thamrin .

ICM menilai Irsyad Thamrin telah berubah 180 derajat dari nilai-nilai perjuangan YLBHI-LBH.
Oleh karena itu, ICM usulkan ke Badan Pembina dan Badan Pengurus YLBHI, PAKTA MUNIR bagi calon terpilih Pemimpin YLBHI-LBH.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, ICM Yogyakarta telah mengirim surat resmi No : 45/SK/ICM/VII/2016 tertanggal 23 Juli 2016 kepada Yth. Ketua Badan Pembina dan Badan Pengurus YLBHI di Jakarta (lewat pos ekpress kantor pos besar Yogyakarta hari ini Senin 25 Juli 2016 pukul 15.22 WIB).

Mengusulkan ke Badan Pembina dan Badan Pengurus YLBHI Jakarta, ke depan ada Pakta Munir bagi calon pemimpin LBH-YLBHI yang diunggah ke media sosial agar menjadi dokumen publik.

Pakta Munir tersebut sebagai dokumen perjuangan bagi calon pemimpin LBH-YLBHI terpilih agar tetap memegang teguh nilai-nilai perjuangan LBH dan YLBHI hingga akhir hayat.

ICM mengusulkan nama Munir dalam Pakta tersebut demi penghormatan bagi Munir seorang pejuang yang pernah menjadi pimpinan LBH-YLBHI yang tetap konsisten memegang teguh nilai-nilai perjuangan LBHI-YLBHI meski tidak lagi di LBH-YLBHI, bahkan dengan risiko perjuangan, dibunuh dengan diracun oleh pihak pengecut dan anti demokrasi.

Pakta Munir juga kami usulkan agar menjadi penjaga moral politik perjuangan pemimpin LBH-YLBHI masa depan. Pakta Munir juga menempatkan LBH-YLBHI bukan tempat bekerja an sich, namun medan perjuangan dan rumah bersama bagi Rakyat termarjinalkan, yang tetap dijaga nilai perjuangan oleh pemimpin LBH-YLBHI meski tidak lagi secara formal ada di kepengurusan di LBH-YLBHI.

"Surat tersebut juga kami tembuskan ke Bapak Tukijo (petani Kulon Progo, korban kriminalisasi). Surat tembusan telah kami serahkan dan diterima langsung Bapak Tukijo pada Minggu 24 Juli 2015 pukul 20.30 WIB di rumah Bapak Tukijo."

Menurut Tri Wahyu selama ini YLBHI merupakan lembaga yang konsisten sebagai lokomotif demokrasi di Indonesia dan rumah perjuangan bersama bagi masyarakat termarjinalkan.

"Konsistensi YLBHI-LBH harapannya tidak hanya dipegang teguh oleh pejuang yang masih berjuang di YLBHI-LBH namun juga bagi siapapun yang telah menyelesaikan mandat perjuangan dari YLBHI ataupun LBH-LBH kantor se-Indonesia agar tetap menjaga nilai-nilai perjuangan YLBHI-LBH." tulis Tri Wahyu dalam rilisnya.

Tiga informasi

Perubahan haluan nilai perjuangan Irsyad Thamrin, menurut Tri Wahyu berdasar tiga informasi yang diterima oleh ICM.

1.     Terkait pengkhianatan terhadap Rakyat dampingan LBH  korban kriminalisasi. IT sekarang menjadi Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY 2015-2020 mendampingi GKR Pembayun (Ketua KADIN DIY yang juga Komisaris PT JMI / Jogja Magasa Iron).

Saat mendapat mandat sebagai Direktur LBH Yogyakarta, IT adalah Pembela Bapak Tukijo (Petani Kulon Progo yang menolak rencana tambang pasir besi kulon progo, yang dikriminalisasi oleh PT JMI dan mesti mendekam di jeruji penjara). Perjuangan IT dkk LBH Yogyakarta saat itu terekam di berita antara lain ini : http://www.lbhyogyakarta.org/2011/05/lbh-yogyakarta-desak-polda-hentikan-kriminalisasi-pplp/.

Saat ini Bapak Tukijo bersama petani kulon progo (PPLP) masih terus berjuang menolak tambang pasir besi. (Informasi masuk ke ICM disertai foto IT saat dilantik sebagai Wakil ketua KADIN DIY 2015-2020 bersama Ketua KADIN DIY GKR Pembayun, foto saat IT dampingi GKR Pembayun audiensi dengan Menteri Perhubungan terlampir)

 2.     Terkait fasilitasi intervensi pihak yang dekat dengan Komisaris PT JMI ke gerakan masyarakat sipil Yogyakarta dalam hal ini FORUM LSM DIY yang mengancam independensi masyarakat sipil. IT memfasilitasi Sdr.Widihasto Wasana Putra (Ketua Sekber keistimewaan DIY yang dekat dengan GKR Pembayun) dengan jalan “memanggil” Sdr.Beny Susanto (Ketua FORUM LSM DIY periode skrg) ke kantor advokat Sdr IT.

Saat Sdr.IT menelpon Sdr Beny Susanto, tidak disebutkan kalau akan ada pertemuan dengan Sdr.Widihasto Wasana Putra. Karena Sdr.Beny Susanto saat itu menghormati IT yang mantan Direktur LBH Yogya, beberapa hari kemudian Sdr. Beny akhirnya datang ke kantor advokat Sdr. IT.

Dalam pertemuan di kantor Sdr. IT yg ada Sdr.IT dan Widihasta Wasana Putra, FORUM LSM DIY diminta agar tidak lagi kritis soal kepemimpinan Yogyakarta dan soal kasus tanah/agraria di kulon progo (rencana tambang pasir besi kulon progo, pembangunan bandara dll).  

3.     Terkait fasilitasi mafia hukum / makelar kasus (markus) dalam pemenangan perkara peradilan niaga kasus Saphir Yogya di Mahkamah Agung, yang menyimpang dari agenda peradilan bersih (anti mafia peradilan) yang selama ini diperjuangkan LBH-YLBHI. Sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah agung 287 / K/Pid/2015 ada tertulis sebagai berikut.

"Bahwa sebagai Advokat yang mewakili kliennya, Saksi Jarot Supriadi, S.H., berkeinginan untuk memenangkan perkaranya pada tingkat Mahkamah Agung R.I., yang kemudian menghubungi temannya yang bernama M. Irsyad Thamrin, S.H., MH., dalam berkomunikasi dengan M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H., pada intinya Saksi Jarot Supriadi, S.H., akan dipertemukan dengan Terdakwa yang diharapkan bisa membantu untuk memenangkan kasasi perkaranya di tingkat Mahkamah Agung R.I.;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2012 bertempat di Hotel Whiz yang berada di kawasan Malioboro Yogyakarta, dengan difasilitasi oleh M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H., akhirnya Saksi Jarot Supriadi, S.H., dapat bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah pemenangan perkara kasasi di Mahakamah Agung R.I. No. 290 K/PDT.SUS/2012 yang sedang ditangani oleh Saksi Jarot Supriadi, S.H.

Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bisa membantu untuk memenangkan perkaranya yang sedang ditangani Saksi Jarot Supriadi, S.H., dengan mengatakan antara lain dirinya adalah anak dari Rasyikin Azis jabatan Hakim pada PN Tenggarong serta ada hubungan dekat Hatta Ali yang merupakan Ketua Mahkamah Agung, Terdakwa juga mengatakan kalau dirinya tersebut juga sudah dianggap sebagai keponakan oleh Hatta Ali (Ketua Mahkamah Agung), dengan penjelasan Terdakwa tersebut, membuat Saksi Jarot Supriadi, S.H., menjadi tertarik dan terpikat;

 Kami juga mencatat ada dokumen YLBHI dan seluruh kantor LBH se Indonesia “Siaran Pers Ancaman Demokrasi”  yang termasuk ditandatangani IT saat sebagai Direktur LBH Yogyakarta tertanggal 4 November 2010 yang berbunyi :” YLBHI dan 14 kantor LBH menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. YLBHI-LBH menyatakan adanya ancaman terhadap demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, mendesak negara untuk memberikan ruang dan perlindungan terhadap unsur-unsur di dalam demokrasi untuk menjalankan perannya.

2. YLBHI-LBH meminta dijalankannya prinsip-prinsip Fair Trial yang mengutamakan pengejawantahan keadilan yang hakiki bukan hanya sekedar keadilan yang normative positifistik;

3. YLBHI-LBH meminta kepada Negara untuk melakukan pembenahan dalam kebijakan system politik (UU Kepartaian, Pemilihan Umum (Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, DPR-RI, DPRD), Penyelenggara Pemilu, dan Susunan dan Kedudukan para Wakil Rakyat) yang tidak hanya mengutamakan procedural akan tetapi juga secara kualitas;

4. YLBHI-LBH meminta agar kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap jurnalis terjamin dengan bentuk peran aktif Negara dalam proses perlindungan terhadap pekerja pers;

5. YLBHI-LBH menyatakan diri sebagai good NGO accountabilty yang memiliki peran mendorong demokrasi di Indonesia dengan memberikan kritik yang membangun kepada negara serta berperan aktif dalam mendorong pemajuan penghormaan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, melalui berbagai bentuk tindakan dan advokasi yang memungkinkan dapat dicapainya visi kelembagaan YLBHI-LBH. http://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2013/04/20101104_SiaranPers_Ancaman-Demokrasi.pdf

back to top