Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

Jogja-KoPi| Panitia khusus (Pansus) DPRD DIY mengadakan public hearing terkait pembentukan pengawasan UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Senin (23/1).

Arif Noorhartanto, Wakil Ketua DPRD DIY menjelaskan tujuan dari public hearing ini adalah agar pansus dapat menerima masukan, rekomendasi dan kritik dari publik. Pembentukan pansus ini diharapkan akan membantu pengawasan terhadap UU No. 13 tahun 2012.

Acara Public hearing ini sendiri diisi dengan masukan dari berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta, seperti masyarakat dari keraton dan luar keraton. Permasalahan seperti 'Keistimewaan' sendiri juga dibawa dalam forum ini.

Sukirman salah satu peserta mengatakan hanya wilayah tertentu yang disebut istimewa. Selain keistimewaan, masyarakat juga mempertanyakan beberapa hal terkait keistimewaan, seperti tata ruang, kurangnya interaksi sosial, pelestarian budaya, dan transparansi dana istimewa (danais).

“Kami akan mencatat segala masukan dan rekomendasi-rekomendasi agar selanjutnya dapat menjadi pertimbangan pengawasan pada UU no 13,” janji Suharmanta, Ketua Pansus di sela-sela sesi masukkan pendapat.

Suharmanta menjelaskan segala masukan masyarakat di luar forum terkait pengawasan keistimewaan daerah, masih bisa diterima dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait dan berkompeten. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top