Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

DPRD DIY gelar public hearing soal dana istimewa

Jogja-KoPi| Panitia khusus (Pansus) DPRD DIY mengadakan public hearing terkait pembentukan pengawasan UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Senin (23/1).

Arif Noorhartanto, Wakil Ketua DPRD DIY menjelaskan tujuan dari public hearing ini adalah agar pansus dapat menerima masukan, rekomendasi dan kritik dari publik. Pembentukan pansus ini diharapkan akan membantu pengawasan terhadap UU No. 13 tahun 2012.

Acara Public hearing ini sendiri diisi dengan masukan dari berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta, seperti masyarakat dari keraton dan luar keraton. Permasalahan seperti 'Keistimewaan' sendiri juga dibawa dalam forum ini.

Sukirman salah satu peserta mengatakan hanya wilayah tertentu yang disebut istimewa. Selain keistimewaan, masyarakat juga mempertanyakan beberapa hal terkait keistimewaan, seperti tata ruang, kurangnya interaksi sosial, pelestarian budaya, dan transparansi dana istimewa (danais).

“Kami akan mencatat segala masukan dan rekomendasi-rekomendasi agar selanjutnya dapat menjadi pertimbangan pengawasan pada UU no 13,” janji Suharmanta, Ketua Pansus di sela-sela sesi masukkan pendapat.

Suharmanta menjelaskan segala masukan masyarakat di luar forum terkait pengawasan keistimewaan daerah, masih bisa diterima dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait dan berkompeten. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top