Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Terawan Kedua Dalam Indeks Kerawanan Pemilu

Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Terawan Kedua Dalam Indeks Kerawanan Pemilu

Jogja-KoPi| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat menetapkan Daerah Istimewa Yogykarta sebagai provinsi kedua berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Tahun 2018.  

Gunungkidul, menjadi kabupaten dengan tingkat kerawanan tertinggi yakni 81,82 persen, disusul Kulonprogo dengan kerawanan 81,82, Sleman dengan angka 81,82 dan Kota Yogyakarta dengan angka 72,73.

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengungkapkan, tingkat kerawanan tersebut juga mencakup hak pilih.

"Sekitar 300 ribu mahasiswa luar daerah yang bermukim di DIY. Yang mana kemungkinan sebagian dari mereka tidak mencoblos di daerah asalnya. Mereka kemungkinan akan kehilangan sebagian hak pilihnya, secara regulasi," katanya, Kamis (27/9) malam.

Jika mahasiswa tidak mencoblos di daerah asalnya, maka hanya bisa menggunakan satu hak pilihnya, yakni Kertas Suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden.

“Yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya inilah yang dipandang punya andil besar dalam IKP," katanya.

Menurut Bagus, jika tidak ada sosialisasi, mahasiswa lebih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

"Mahasiswa kalau tidak diberi tahu sejak jauh hari takutnya hak pilihnya hilang. Mengurus surat pindah ini maksimal harus 30 hari sebelum pemilihan. Dibanding dulu hanya 7 hari, itupun masih banyak masalah," ujarnya.

Hal lain, menurut Bagus, tingkat kerawanan Pemilu dalam tahap masa kampanye adalah money politik.

Dia menjelaskan, seringkali paserta pemilu merebut hati masyarakat miskin dengan cara membagikan uang.

Kerawanan berikutnya, tambah Bagus, kekerasan saat kampanye maupun di dalam tahapan yang lain.

“Tolak ukur untuk melihat kerawanan itu berdasar dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilih yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan menjelaskan, terkait keamanan semasa kampanye pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian, salah satunya dengan cara melibatkan kepolisian dalam tim yang dibentuk.

"Kalau dari keamanan pihak kepolisian yang bertanggung jawab sepenuhnya dari awal sampai akhir. Kami juga selalu koordinasi dengan pihak keamanan, Polda dan jajaran untuk mensukseskan. Ada beberapa tahap juga yang melibatkan tim dari Polda, baik pencalonan, logistik, pemungutan suara, dan yang lainnya," ungkapnya.

Potensi pemilih tambahan di DIY memang selalu tinggi akan besar, karena faktor mobilitas penduduk. Perantau yang bekerja di DIY, termasuk mahasiswa luar daerah.

Hamdan mengatakan saat ini KPU sudah memiliki Sidalih untuk melihat data pemilih di seluruh Indonesia, namun, pemilih yang melakukan perpindahan hanya bisa menggunakan satu hak suaranya dari lima hak suara yang dimilikinya.

"Yang paling mudah langsung mengurus ke KPU dimana dia tinggal. Kalau dia memutuskan untuk memilih di DIY konsenkuensinya dia hanya mendapatkan satu surat suara. Surat suara yang dia dapatkan nanti hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden," terangnya.

Indeks Kerawanan Pemilu DIY yang menduduki peringkat dua secara nasional, menurut Hamdan, harus dijadikan sinyal awal agar seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu, lebih antisipasipatif.[152]

back to top